NasDem Nilai Tak Pantas Bicara Capres di Tengah Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan, partainya tidak ingin buru-buru dukung mendukung tokoh untuk menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024. Kata Ali, NasDem tidak ingin mengikuti langkah sejumlah partai lain yang sudah mendorong tokohnya maju di Pilpres.

"Kami tidak ingin mengomentari baliho-baliho (capres) itu. Kita mengedepankan upaya untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19. Kita semua bahu membahu," katanya dikutip dari siaran pers, Rabu (29/9).

Ali menuturkan, tidak elok dan pantas sudah menilai seseorang layak atau tidak menjadi capres di tengah pandemi Covid-19 belum juga tuntas. Menurutnya, masih banyak waktu bagi banyak tokoh membuktikan kapasitas dan kredibilitasnya.

"Biarkan juga masyarakat untuk melihat dan menilai track record dan kemampuan para figur yang ada," sambungnya.

Ali mengatakan, NasDem tidak mau buru-buru menentukan pasangan calon presiden saat ini. Kewenangan itu berada di tangan Ketua Umum Surya Paloh.

"Jadi, NasDem tidak mau terburu-buru. Apalagi, kewenangan untuk melakukan blocking politik capres tidak berada di tangan wakil ketua umum. Itu domain ketua umum," kata Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.

Ali melanjutkan, kebijakan serupa juga dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika partai-partai lain sudah menempatkan calon-calon bupati, wali kota maupun gubernurnya di berbagai daerah, Partai NasDem berbeda.

"Kami tidak mau ikut-ikutan. Kami punya strategi sendiri. Membicarakan persoalan kepala daerah itu rasanya sangat tidak arif kita bicarakan hari ini, karena ketua umum kami membangun partai ini untuk menjadi rumah perjuangan untuk semua orang," terang Ali.

Lebih lanjut ia bilang, biarkan masyarakat mengkontribusikan keinginannya terhadap figur-figur yang punya kapasitas. Dari situ baru dievaluasi dan menerima masukan-masukan masyarakat pada tokoh yang potensial.

Partai NasDem membuka peluang tokoh eksternal yang punya integritas dan komitmen untuk diusung. Tidak membatasi hanya kader-kader internal saja.

Kata Ali, yang jauh lebih penting saat ini adalah seluruh fungsionaris DPP hingga DPD melakukan konsolidasi dan pembentukan struktur partai.

"Memastikan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia pada awal 2022," pungkasnya.