Follow
NasDem pastikan calegnya tak terlibat pidana, termasuk korupsi
Merdeka.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan semua bakal calon anggota legislatif dari partainya tak terlibat tindak pidana apapun termasuk, perkara korupsi.
"Ketua umum dan sekjen menjamin calon yang kami sampaikan tidak terlibat kepada semua tindak pidana yang dimaksud," tegas Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di Kantor KPU RI, JL Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
"(Termasuk) Korupsi, narkotika, pelecehan seksual bahkan kejahatan-kejahatan umum juga," sambungnya.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Apa arti pakta integritas? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011, pakta integritas dapat dimaknai sebagai berikut,'Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.'
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Bagaimana membuat pakta integritas? Cara membuat pakta integritas yang pertama adalah dengan menggunakan format surat dalam bahasa resmi atau formal.
-
Siapa yang menandatangani Pakta Integritas? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Johnnya menyebutkan, komitmen itu sesuai dengan pakta integritas yang telah ditanda-tangani partainya. "Itu juga di dalam salah satu partai integritas," sebutnya.
Dia juga mengaku bahwa penandatanganan formulir pakta integritas atau B3, sebagai tanggung jawab moril yang tinggi bagi partai besutan Surya Paloh tersebut.
"Sekarang lagi diverifikasi oleh KPU dan yang jelas itu formulirnya jelas, dan itu formulir punya tanggung jawab moril yang tinggi," ujar Johnny.
Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan ada 15 caleg eks napi korupsi
Baca Selengkapnya
Paloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, bodoh kalau seorang ketua umum akan membubarkan partai akibat kader bermasalah.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya
Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum NasDem Surya Paloh tampak kecewa berat atas apa yang terjadi dengan kadernya Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI
Baca Selengkapnya
Hal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya