NasDem sebut belum saatnya reshuffle kabinet, tukar posisi saja
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate belum melihat urgensi reshuffle di tahun pertama pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla. Menurut dia, lebih baik tidak mengubah susunan kabinet, tapi hanya menukar posisi menteri di kementerian lain.
"Kan kabinet pertama di tahun pertama di semester pertama. Karenanya pasti banyak penyesuaian sana sini. Nah, presiden perlu memberikan arahan tegas kepada para menteri itu agar mereka dapat bekerja sesuai dengan Nawa Cita," kata Johnny saat di hubungi di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
"Presiden bisa menetapkan pergeseran menteri sejalan di dalam kabinetnya tanpa merubah susunan kabinet. Misalnya, menteri ini digeser ke kementerian ini," imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
Sekalipun ada keinginan kuat dari publik untuk reshuffle, kata dia, hal itu mesti juga dipertimbangkan dari segi kecukupan waktu. Dia menilai, Jokowi dan para menteri harus diberi waktu setahun lamanya untuk diputuskan apakah perlu untuk dirombak.
"Beri waktu satu tahun untuk mereshuffle kabinet. Waktu enam bulan ini tidak cukup untuk menilai orang. Karena ada sejumlah hambatan seperti di dalam APBN, kemudian nomenklatur baru," lanjut dia.
Sekalipun demikian, ia meminta Jokowi juga harus tahu keinginan publik. Kata dia, kondisi perekonomian saat ini semakin berat dan mesti ditanggapi secara serius.
"Jadi Presiden perlu beri arahan tegas kepada menteri-menteri terutama di bidang ekonomi. Sektor itu kan memiliki dua Menko, Menko Perekonomian harus concern dalam hal ekonomi, Menko Kemaritiman harus concern dalam bidang infrastruktur," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca SelengkapnyaHal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan, masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum Anies mendeklarasikan cawapresnya.
Baca SelengkapnyaApel Siaga NasDem tidak mengundang Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPartai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaNasDem tetap menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan Prabowo meski kader NasDem tidak ada di kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurutnya tidak ada urgensi pada saat ini untuk Anies mendeklarasikan cawapresnya.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menilai tidak adanya kader di Kabinet Merah Putih membuat hubungannya dengan Prabowo lebih mesra.
Baca SelengkapnyaNasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaNasDem merespons rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
Baca Selengkapnya"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca Selengkapnya