NasDem sebut usulan Fahri soal angket e-KTP kemunduran cara berpikir

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menggunakan hak angket kasus e-KTP sebagai kemunduran cara berpikir. Menurutnya, sangat aneh bila angket digunakan untuk mengusut kasus korupsi.

"Saya setuju jangan sampai ada pembunuhan karakter sebagai akibat dari kecerobohan pemeriksa. Tapi mengangketkan pengusutan kasus korupsi itu satu kemunduran berpikir," kata Irma saat dihubungi, Jakarta, Senin (13/3).

Namun, Irma setuju jika DPR melakukan pengawasan terhadap KPK bertujuan untuk memperbaiki prosedur pengungkapan kasus e-KTP secara profesional. Tanpa merugikan anggota-anggota dewan yang disebut menerima aliran dana 'pelicin' proyek e-KTP.

"Jika yang dimaksud Pak Fahri adalah KPK harus memperbaiki prosedur pengungkapan kasus secara benar, agar tidak ada yang dirugikan (atas nama-nama yang tersebar di publik) dan kemudian mengakibatkan pembunuhan karakter saya kira itu baik," jelasnya.

Anggota Komisi IX ini menyarankan DPR lebih baik memanggil KPK untuk dimintai keterangan soal pengusutan kasus mega proyek bernilai Rp 5,9 triliun sebelum merealisasikan hak angket.

"Panggil saja KPK-nya dan minta pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian moral tersebut," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak angket atas kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah anggota dewan. Penggunaan hak angket ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menelisik secara menyeluruh dugaan keterlibatan aliran dana e-KTP kepada anggota-anggota DPR.

"Kalau yang kayak begini begini ini sebaiknya diangketkan saja sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya. Saya kalau ada teman-teman dari fraksi-fraksi lain ada ya sudah ayo kita sama-sama investigasi menyeluruh deh proses penyelidikan dan semuanya panggilan saja. Bagaimana itu orang terima uang periksa dong beneran," ujar Fahri.

Fahri curiga ada pihak-pihak yang menyembunyikan keterangan palsu sehingga menyeret nama-nama politisi Senayan ke dalam pusaran korupsi mega proyek itu. Kasus e-KTP dinilainya telah menciptakan kegaduhan politik nasional.

"Kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional. Kita dibikin ramai, masalah inti enggak selesai. Apalagi masalah e-KTP mangkrak kan. Karena seluruh proses administrasi negara terhenti," terangnya.