Nasdem Soal Satu Frekuensi dengan Golkar: Modal Awal Komunikasi Koalisi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Golkar memiliki satu frekuensi dengan NasDem dan Gerindra.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, kesamaan frekuensi itu menjadi modal awal untuk membuka komunikasi koalisi. Ia mengakui, NasDem dengan Golkar serta Gerindra memiliki persamaan ideologi.

"Kesamaan frekuensi NasDem, Gerindra Golkar itu sudah pasti sisi ideologinya. Nasdem dan Golkar juga Gerindra secara ideologi sudah ada persamaan artinya sudah ada modal awal untuk komunikasi," ujarnya saat dihubungi, Kamis (1/7).

NasDem saat ini sedang membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai. Salah satunya adalah Golkar. NasDem ingin mengusung tokoh di 2024 yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa hari ini kita Nasdem juga membangun komunikasi dengan beberapa partai politik, iya karena kita ingin di 2024 betul-betul setelah pak Jokowi orang yang maju memimpin negeri ini melanjutkan apa yang dikerjakan pak Jokowi hari ini," katanya.

"Salah satu yang kita ajak diskusi tentunya Golkar. Nah kita kalau kemudian konsepsi sama akan dilanjutkan dengan diskusi lebih teknis," tambah Ahmad.

Membangun koalisi ini tidak bisa dilakukan hanya melalui satu dua kali komunikasi. Ahmad mengatakan, semua stakeholder partai dikerahkan untuk membangun koalisi

"Karena semua stakeholder partai akan dikerahkan. Jadi pembicaraannya tidak bisa sekali dua kali pembicaraannya karena dari internal partai akan melakukan diskusi dan kajian lebih komprehensif," jelasnya.

Upaya membangun koalisi ini berjalan demi menyelenggarakan Konvensi Calon Presiden. NasDem menggelar Konvensi untuk mencari tokoh yang tepat akan diusung di 2024. Memastikan tokoh tersebut mendapatkan tiket, NasDem membangun koalisinya terlebih dahulu.

"Menjadi kendalanya bagi NasDem, sampai hari ini baru 10 sekian persen artinya belum bisa mengusung belum bisa melakukan konvensi sendiri. Karena ketua umum menginginkan konvensi ini bisa dilakukan dengan satu syarat sebelum konvensi dilakukan sudah harus berkoalisi dengan partai politik. Kita ingin siapapun yang keluar dari konvensi itu otomatis maju sebagai calon presiden karena sudah diusung partai yang memenuhi ambang batas pencalonan," tutup Ahmad.