NasDem Soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Belum Ada Kesepakatan di Koalisi Jokowi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkap, wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 belum ada kesepakatan. Menurut Johnny, masih mencari alternatif titik temu antar partai.
"Kita berdiskusi tentang MPR dengan berbagai alternatif begitu berbagai alternatifnya itu mencari titik simpul lah, belum ada kesepakatan maksudnya belum ada keputusan akhir," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (21/8).
Johnny pun mengamini pernyataan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Koalisi pendukung pemerintah membuka opsi pimpinan MPR ditambah. Hal itu dibicarakan dalam forum 10 sekjen.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Siapa yang membahas UMP 2025? Dengan ditunjuknya Airlangga Hartarto sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Ketenagakerjaan, pembahasan mengenai upah minimum akan segera dimulai.
-
Kenapa MK membuka kesempatan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Siapa yang dipersilakan MK untuk menyampaikan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
Dalam forum internal Koalisi Indonesia Kerja, kata Johnny, telah dibicarakan opsi apakah tetap lima pimpinan atau ditambah menjadi 10. Misal ditambah, apa yang menjadi kesepakatan politiknya.
"Kalau bertambah berapa apa dasar pasalnya dan kita belum ada dan apa yang jadi kesepakatan politiknya kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Apa konsesi politik yang mau dibicarakan kalau diubah, kalau enggak ya tetap. Tetapi kita kan terbuka untuk dibicarakan itu," jelas Johnny.
Menurutnya, belum dibahas bagaimana relasi antar partai atau antar fraksi. Namun, dia menekankan harus sesuai dengan undang-undang. Sampai saat ini, undang-undang belum mengakomodasi 10 pimpinan.
"Harus ya kalau ada pembicaraan apa konsesi politiknya kan belum ada itu nanti apa saja berapa banyak. Kan belum ada," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaDemokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDemokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta publik agar memberikan waktu kepada parpol-parpol untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik.
Baca SelengkapnyaMuzani menjelaskan, pada hari ini, rapat paripurna MPR akan menetapkan susunan fraksi
Baca SelengkapnyaAbdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaGrace menyampaikan bahwa PSI masih menjalin komunikasi dengan calon presiden 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya