NasDem tak tahu kenapa PAN absen saat diundang Jokowi

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pada Senin (24/7). Dalam pertemuan itu, enam fraksi hadir, kecuali perwakilan PAN.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate enggan berkomentar soal ketidakhadiran PAN. Jhonny menyebut undangan pertemuan itu disampaikan mendadak.

"Nah itu yang dibicarakan, enam fraksi hadir dan kenapa PAN tidak hadir, saya kira itu ditanyakan kepada PAN, mengapa itu tidak hadir. Karena ada enam fraksi diberitahu secara mendadak, kemudian kita datang ke sana kebetulan presiden juga menyisihkan waktunya untuk bertemu," kata Jhonny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Orang lain juga bertanya?

Jhonny mengklaim, partai-partai pendukung pemerintah selalu mengajak PAN saat akan menggelar pertemuan membahas sejumlah kebijakan strategis seperti RUU Penyelenggaraan Pemilu (Pemilu).

Namun, PAN memilih tidak hadir. Begitu pula saat paripurna (20/7) pengambilan keputusan, PAN tidak sejalan dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya mendukung paket A.

"Kalau kita lihat dari riwayatnya dalam pembahasan dan negosiasi UU pemilu bahwa saya boleh mengkonfirmasi bahwa dalam pertemuan-pertemuan internal fraksi koalisi pemerintah, itu PAN diundang," klaimnya.

"Tapi mengapa tidak hadir, tanya pada PAN. Tentu PAN memiliki pertimbangan sendiri secara taktis kami memahami. Dan kami juga tidak kaget dengan sikap PAN yang tidak sejalan atau tidak sama dengan kami untuk memilih paket A," sambung Jhonny.

Lebih lanjut, menurutnya, dalam pertemuan dengan Presiden, tidak ada pembicaraan yang menyinggung soal posisi dan sikap PAN di koalisi partai pendukung pemerintah.

"Nah tidak ada pembicaraan khusus tentang PAN," jelasnya.

Partai-partai pendukung pemerintah bersama Presiden Jokowi hanya membicarakan terkait agenda politik di DPR yang dianggap penting dan harus segera diselesaikan.

"Kemarin yang dibicarakan itu terkait agenda politik di DPR dan presiden berharap bahwa terhadap UU atau kebijakan penting, DPR memberi dukungan solid khususnya koalisi pendukung pemerintahan," tegasnya.

Ada sekitar 3 agenda politik di DPR yang menjadi sorotan Presiden Jokowi. Jhonny menambahkan, 3 agenda itu di antaranya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan atau Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan RUU Terorisme.

"Kemarin itu yang dibicarakan terkait dua Perppu, yaitu Perppu No. 1 dan 2 dan juga presiden menyinggung sedikit soal RUU Terorisme. Ini tiga agenda penting yang harus diselesaikan dalam waktu yang tidak lama di DPR," bebernya.

"Khususnya terkait Perppu nomor 1. Karena Perppu nomor 1 sudah diterbitkan tanggal 8 Mei yang lalu dan akhir masa sidang ini batas waktunya DPR menyetujui atau menolak. Jadi sangat urgent karena terkait hanya beberapa hari," tambah Jhonny.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku partainya tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan pimpinan fraksi di Istana Negara. Yandri mengatakan dirinya justru menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta.

"Enggak tahu, saya nggak tahu. Saya mau live di Trans TV ini, sudah on the way," kata Yandri saat dihubungi, Senin (24/7).

Yandri mengklaim tidak mendapat pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait pertemuan tersebut.

"Saya enggak terima undangan kok. SMS nggak ada, apa enggak ada," tegasnya.

Sebelumnya, usai memberikan pembekalan kepada 728 Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di Gedung Olah Raga (GOR) Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menerima petinggi partai dan anggota DPR di Istana Negara. Anggota DPR itu berasal dari koalisi pendukung pemerintah.

Mereka adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara.

Hanura juga hadir dalam rapat itu diwakili oleh Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon. Sementara PKB, diwakili oleh Ida Fauziah.

Jika kena reshuffle, Zulkifli Hasan pastikan PAN tetap dukung Jokowi

Sinyal Jokowi bakal depak PAN dari koalisi

Ketum PAN: Amien Rais orang khusus, boleh ngomong apa saja

PAN bisa beda sikap lagi dengan koalisi Jokowi di Pansus KPK

PAN klaim dukung penuh Jokowi sukses laksanakan program-program

Ketum PAN: Di UU Pemilu, partai besar ingin habisi partai kecil

Ini tanggapan JK soal Amien minta Asman mundur dari kabinet (mdk/rnd)