NasDem tak terpengaruh permintaan Setnov soal Pansus angket KPK
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mendorong agar proses pembentukan (Panitia Khusus) angket KPK harus segera ditindaklanjuti. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menilai permintaan Novanto tidak akan berpengaruh terhadap sikap fraksi untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK.
"Enggak ada pengaruhnya dia bukan bosnya fraksi-fraksi," kata Jhonny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Menurutnya, tiap fraksi partai di DPR memiliki independensi untuk mengambil keputusan soal angket KPK. Jhonny menegaskan, pimpinan tak memiliki wewenang untuk mempengaruhi keputusan tiap fraksi.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
"Kemarin kan masukannya karena sudah disahkan di paripurna ya silakan saja ngomong. Tapi kan itu kewenangan fraksi masing masing bukan pimpinan," tegasnya.
Partai NasDem belum menyetorkan nama anggota yang bakal dikirim ke Pansus meski menyetujui penggunaan hak angket kepada KPK. Ketua DPP Partai NasDem ini menambahkan, pihaknya masih menunggu sikap fraksi lain untuk melihat legitimasi politik terhadap angket KPK.
"Semua juga belom kirim kita tunggu kita lihat perkembangan politiknya yang harus itu adalah legitimasi politiknya perlu ada kalau tak ada legitimasi politiknya percuma juga hak angket hanya membuat kegaduhan saja," pungkasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto membacakan pidato pembukaan masa sidang ke V tahun 2016-2017 pada rapat paripurna hari ini. Dalam pidatonya, Setnov, sapaan akrabnya ini menyoroti soal pembentukan angket KPK. Setnov mengatakan pimpinan DPR mendorong agar proses pembentukan (Panitia Khusus) angket KPK harus segera ditindaklanjuti.
"Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus Angket KPK. Pada Kesempatan ini Pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti," kata Setnov. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaNasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaMenurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaHal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca Selengkapnya