NasDem tambah barisan pendukung PDIP soal revisi UU MD3

Merdeka.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyusul PPP, PAN, dan Hanura mendukung usulan PDIP merevisi UU MD3. Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan revisi terbatas UU MD3 bisa merefleksikan kekuatan fraksi-fraksi partai politik di DPR sehingga dinamika politik berjalan dengan baik.

"Kami setuju untuk merevisi beberapa pasal UU MD3, revisi terbatas, yang akan merefleksikan kekuatan dan representasi politik Fraksi-Fraksi di DPR RI, agar proses politik di DPR RI bisa berjalan lebih baik," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (1/12).

Dalam pandangannya, revisi UU MD3 idealnya tidak hanya mengatur mekanisme penentuan pimpinan DPR.

"Tapi juga jumlah pimpinan, masa kerja dan cara pergantiannya pun perlu disusun kembali. Tidak saja pimpinan DPR RI, tetapi juga AKD (alat kelengkapan dewan) lainnya," singkatnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan substansi komposisi pimpinan DPR harus ditentukan berdasarkan suara terbanyak di pemilu sebelumnya.

"Namun sejalan dengan yang disampaikan PDIP bahwa UU MD3 dimana substansinya bahwa komposisi pimpinan harus sesuai dengan hasil perolehan suara dalam pemilu, itu untuk diberlakukan bagi DPR hasil pemilu 2019. Namun kita bahas revisi UU tersebut pada periode DPR yang sekarang," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (1/12).

Untuk diketahui, PDIP mendorong revisi UU MD3. Wacana revisi UU MD3 berkaitan dengan keinginan PDIP untuk mendapatkan satu jatah kursi di susunan pimpinan DPR.

"Dalam kesempatan ini sedikit menyampaikan keinginan kami dari PDIP yang sejak awal pemilihan pimpinan DPR menginginkan bagaimana mekanisme pimpinan dewan ini tetap dihargai kedaulatan partai dan juga menghargai aspirasi rakyat yang dititipkan kepada kami," kata Arya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Arya menyebut komposisi pimpinan DPR saat ini belum ideal. Sebabnya, karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak masuk dalam komposisi pimpinan. Padahal, partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014, otomatis mencerminkan kepentingan publik dalam jumlah besar.