NasDem: Terlalu Besar Risiko Pemilu Serentak 2024 Jika Penyelenggara Tak Siap

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan isyarat menolak RUU Pemilu yang tengah bergulir di DPR. Alasannya, Jokowi menilai tak elok UU Pemilu selalu diubah setiap menjelang pemilihan umum.

Namun, Nasdem menegaskan tetap mendukung RUU Pemilu tetap dibahas. Menurut politikus Nasdem Irma Suryani sikap itu sesuai dengan keputusan partai.

"NasDem mendukung. Sesuai dengan keputusan partai masing-masing ada yang sepakat revisi dan ada yang tidak sepakat," ujar Irma melalui pesan singkat, Minggu (31/1).

Nasdem, kata Irma, memposisikan memberikan masukan kepada pemerintah bahwa RUU Pemilu dibutuhkan demi meringankan beban Pemilu. Poin utamanya adalah pembenahan keserentakan Pemilu.

"Posisi NasDem saat ini adalah memberikan masukan pada pemerintah terkait kesanggupan penyelenggara pemilu, berkaca pada periode 2019 kemarin kan banyak yang meninggal dunia, karena kelelahan kronis itu berbahaya," kata dia.

NasDem menilai perlu RUU Pemilu agar mengembalikan penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 secara normal. Sehingga tahun 2024 hanya digelar serentak Pemilu nasional.

Irma menilai, Pemilu serentak terlalu membebani penyelenggara Pemilu. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jika Pemilu nasional dan Pilkada diserentakan di tahun yang sama.

"Terlalu besar risiko Pemilu serentak jika penyelenggara tidak siap. Selain akan menimbulkan banyak korban, kemungkinan juga akan banyak timbul masalah dan komplain, khawatir acak-acakan saja jika tidak siap," jelas Irma.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara. Para anggota TKN mayoritas berbatik dan masker berkumpul di salah satu ruangan Istana sebelum bertemu dengan Jokowi.

Politikus PPP Ade Irfan Pulungan membagikan momen pertemuan tersebut dalam akun instagramnya @adeirpul. Dia menulis keterangan pertemuan itu sebagai silaturahmi dengan Jokowi. Sejatinya, pertemuan eks TKN dengan Presiden Jokowi ini merupakan pertemuan kedua.

Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. Politikus PPP Ade Irfan Pulungan menceritakan RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat. Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.

Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Menurut Ade, Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.

"Beliau mengatakan, UU Pemilu itu lebih baik jangan setiap periode itu diganti-ganti lah. Ya dia kan berdiskusi, menyampaikan kenapa kok setiap pemilu itu UUnya selalu berubah. Belum kita bisa menyesuaikan, udah diganti lagi diganti lagi," kata Irfan.

Jokowi meminta, UU tentang kepemiluan bisa berlaku dalam waktu yang lama. "Lebih baik kalau buat UU itu bisa berlaku dengan waktu yang lama. Supaya memang tidak terlalu banyak pertentangan," imbuhnya.

Namun, Jokowi sesungguhnya tidak ada masalah jika DPR ingin mengubah lagi undang-undang terkait pemilihan umum. Hanya, ditekankan agar jangan ada perubahan terhadap aturan yang belum berjalan. Contohnya terkait perubahan jadwal Pilkada di 2022 dan 2023. Jokowi ingin Pilkada tetap digelar serentak pada 2024 sesuai UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Yang penting kalau pun ada perubahan jangan terlalu mengganggu. Kan kita bisa menyesuaikan udah diubah lagi. Iya (Jokowi ingin UU Pilkada tetap). Pilkada itu kan 2024," imbuh Irfan.