NasDem tolak dana parpol Rp 1 T, Gerindra dan PAN masih mengkaji

Merdeka.com - Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella menilai wacana Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin membiayai partai politik Rp 1 triliun dengan APBN tidak tepat. Sebab, kondisi keuangan negara yang kini sedang tidak stabil, sehingga pembiayaan parpol tak sesuai momentum.

"Ya begini, dalam kondisi keuangan seperti ini momentumnya tidak pas, saya juga tidak tahu Rp 1 T itu untuk satu tahun atau lima tahun, saya pikir belum pas ya buat saat ini," kata Rio Capella saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/3) malam.

Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan harga beras dan gas elpiji yang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ia berharap agar Mendagri mempertimbangkan wacana itu untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Selain itu, dia meminta keseluruh Partai Politik untuk terlebih dahulu memperbaiki kinerjanya, apabila pendanaan partai politik sudah disepakati.

"Buktikan kinerjanya ke masyarakat, seperti di Jerman pemberian dana ke parpol dibuktikan oleh parpol dengan kinerjanya. Tanggung jawab partai politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.

Sementara, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut partainya akan mengkaji terlebih dahulu wacana tersebut sebelum menentukan sikap apakah akan setuju atau menolak. Menurutnya, karena masih bersifat wacana, partainya belum mengkaji secara serius.

"Ini kan masih wacana, kami masih kaji, tapi catatan sampai hari ini kami belum mengkaji secara serius," katanya.

Sedangkan Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut dana partai politik secara teori dapat dibenarkan. Dia mencontohkan partai politik di Eropa yang dibiayai oleh negara. Namun, jika dilihat secara sosial dan kultural masyarakat tidak menerima partai politik didanai oleh negara.

"Integritas partai politik masih diragukan masyarakat, akuntabilitas partai juga masih diragukan," kata Viva.

Oleh karena itu, Viva menyebut partainya masih mengkaji wacana tersebut apakah setuju atau menolaknya.

"Sikap PAN masih mengkaji, ya itu sisi teori dapat dibenarkan karena hampir partai politik di Eropa didanai oleh negara," imbuhnya.