Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem Tolak Usulan RS untuk Pejabat: Semua Sama, Tak Perlu Ada Perlakuan Istimewa

NasDem Tolak Usulan RS untuk Pejabat: Semua Sama, Tak Perlu Ada Perlakuan Istimewa ahmad sahroni. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai NasDem beraksi soal usulan rumah sakit untuk pejabat negara yang diungkapkan Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw. NasDem menilai saat situasi yang serba susah seperti sekarang, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. "Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun. Apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala. Pejabat justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dispesialkan," ujar Sahroni dalam keterangannya kepada merdeka.com, Kamis (8/7).

Selain itu, Sahroni juga menambahkan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat tengah berada dalam kondisi yang susah. Karenanya, usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat ini tidak diperlukan.

Orang lain juga bertanya?

"Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit aja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu lah ada rumah sakit khusus pejabat segala. Semua kan lagi sama-sama susah," demikian Sahroni.

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.

"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).

Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.

"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.

Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ucapnya.

PAN Minta Maaf

Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.

"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7).

Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.

"Di samping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkapnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU

KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres tanpa melibatkan IDI.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Presiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Adu Solusi 3 Capres: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Siapa yang Terbaik?
Adu Solusi 3 Capres: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Siapa yang Terbaik?

Para Capres memiliki solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Baca Selengkapnya
Larang Pegawai Hamil, Kepala Puskesmas Sabokingking Bakal Dicopot
Larang Pegawai Hamil, Kepala Puskesmas Sabokingking Bakal Dicopot

Jamia berharap permasalahan ini tidak terjadi di tempat lain

Baca Selengkapnya
RSUD Sepaku Berbenah, Begini Persiapan Layani Pasien Non VVIP saat Upacara HUT RI di IKN
RSUD Sepaku Berbenah, Begini Persiapan Layani Pasien Non VVIP saat Upacara HUT RI di IKN

RSUD Sepaku berperan sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien non-VVIP. Sementara untuk layanan VVIP ditangani oleh rumah sakit di Balikpapan.

Baca Selengkapnya
Gelombang Penolakan RUU Kesehatan
Gelombang Penolakan RUU Kesehatan

RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.

Baca Selengkapnya
Rumah Sakit Jiwa Siap Tampung Caleg Gagal Stres Usai Pemilu 2024: Ada Kelas 1 hingga VIP
Rumah Sakit Jiwa Siap Tampung Caleg Gagal Stres Usai Pemilu 2024: Ada Kelas 1 hingga VIP

Pada dasarnya, rumah sakit ini siap menerima pasien dari latarbelakang apapun. Termasuk para politisi stres.

Baca Selengkapnya
FOTO: Menentang Pengesahan RUU Kesehatan, Ribuan Tenaga Medis Geruduk DPR
FOTO: Menentang Pengesahan RUU Kesehatan, Ribuan Tenaga Medis Geruduk DPR

Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

Baca Selengkapnya
IDI Ragukan Independensi Dokter yang Periksa Kesehatan Capres
IDI Ragukan Independensi Dokter yang Periksa Kesehatan Capres

KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan tes kesehatan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya