NasDem Tolak Usulan RS untuk Pejabat: Semua Sama, Tak Perlu Ada Perlakuan Istimewa
Merdeka.com - Partai NasDem beraksi soal usulan rumah sakit untuk pejabat negara yang diungkapkan Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw. NasDem menilai saat situasi yang serba susah seperti sekarang, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. "Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun. Apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala. Pejabat justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dispesialkan," ujar Sahroni dalam keterangannya kepada merdeka.com, Kamis (8/7).
Selain itu, Sahroni juga menambahkan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat tengah berada dalam kondisi yang susah. Karenanya, usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat ini tidak diperlukan.
-
Kenapa rumah sehat penting untuk imun? Rumah yang sehat dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh, terutama saat musim flu atau pilek.
-
Siapa yang memberi saran untuk rumah sehat? Menurut Michael Rubino, seorang ahli kualitas udara dan pendiri HomeCleanse, 'Rata-rata orang bernapas 20.000 kali sehari dan menghabiskan 90 persen waktunya di dalam ruangan. Memastikan udara di rumah sehat adalah aspek penting dari kesehatan kita.'
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Kenapa TPU Cikadut jadi penting saat pandemi Covid-19? Hal itu menjadikan area pemakaman tersebut sebagai lokasi penunjang dari ratusan pasien yang meninggal dunia.
"Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit aja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu lah ada rumah sakit khusus pejabat segala. Semua kan lagi sama-sama susah," demikian Sahroni.
Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).
Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.
"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.
Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ucapnya.
PAN Minta Maaf
Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7).
Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.
"Di samping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres tanpa melibatkan IDI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaPara Capres memiliki solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaJamia berharap permasalahan ini tidak terjadi di tempat lain
Baca SelengkapnyaRSUD Sepaku berperan sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien non-VVIP. Sementara untuk layanan VVIP ditangani oleh rumah sakit di Balikpapan.
Baca SelengkapnyaRUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.
Baca SelengkapnyaPada dasarnya, rumah sakit ini siap menerima pasien dari latarbelakang apapun. Termasuk para politisi stres.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaPetisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca SelengkapnyaKPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan tes kesehatan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya