Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem usul lembaga survei daftar ke KPU

NasDem usul lembaga survei daftar ke KPU Rakernas Partai NasDem. ©2013 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capella mengaku geram dengan munculnya lembaga survei jelang Pemilu. Oleh sebab itu, Rio meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan.

"Lembaga survei itu harusnya punya izin dari KPU, jadi nanti ke depan ada lembaga survei yang diawasi dan bisa juga disurvei," kata Rio di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/1).

Dia menambahkan, tiap survei yang beredar saat ini banyak diperuntukan pihak tertentu saja. Hal inilah yang membentuk rasa amarah.

"Jangan sampai ada lembaga survei yang kena tinju lagi. Jangan bermain-main sama survei abal-abal itu, karena emosional orang akan tinggi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan, bahwa survei merupakan sebuah profesi kepercayaan. Artinya sekali saja lembaga survei tersebut tidak baik maka ke depannya tidak akan dipercaya oleh publik.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan para lembaga survei perlu didaftarkan ke KPU agar lebih terpercaya.

"Jadi sangat penting KPU untuk menerima pendaftaran lembaga-lembaga survei, dan jika tidak kita akan menginformasikan kepada publik terkait lembaga survei yang diragukan tersebut," kata Sigit.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ikrar Nusa Bhakti Sindir ‘Framing’ Lembaga Survei Unggulkan Capres Tertentu
Ikrar Nusa Bhakti Sindir ‘Framing’ Lembaga Survei Unggulkan Capres Tertentu

Kredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada

Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Aria Bima: KPU Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat, Bisa Kena Azab
Politikus PDIP Aria Bima: KPU Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat, Bisa Kena Azab

" Yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab," Aria Bima

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Ungkap NasDem Evaluasi Usulan Hak Angket Pemilu 2024: Kami Serahkan ke Kawan-Kawan Ingin Meneruskan
Surya Paloh Ungkap NasDem Evaluasi Usulan Hak Angket Pemilu 2024: Kami Serahkan ke Kawan-Kawan Ingin Meneruskan

Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh:  Tidak Mudah Calonkan Anies Jadi Capres tapi Masyarakat Punya Akal Sehat
Surya Paloh: Tidak Mudah Calonkan Anies Jadi Capres tapi Masyarakat Punya Akal Sehat

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui pihaknya tidak mudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Populi: Masyarakat Cemas Permainan Politik Uang di Pilpres 2024
Hasil Survei Populi: Masyarakat Cemas Permainan Politik Uang di Pilpres 2024

Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rhoma Irama Keras Bicara Etika & Moral, Sindir Kinerja Bawaslu dan KPU
VIDEO: Rhoma Irama Keras Bicara Etika & Moral, Sindir Kinerja Bawaslu dan KPU

Raja dangdut Rhoma Irama ikut berbicara terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta

Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya