NasDem Usung Anies, PDIP: Megawati Pesan Ojo Kesusu, Pemerintah Perlu Soliditas

Merdeka.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sikap partai pimpinan Surya Paloh tersebut dinilai bisa merongrong kekompakan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Mengingat ada 3 menteri yang merupakan kader Partai NasDem yang menjadi pembantu presiden saat ini.

Kekhawatiran tersebut dikemukakan politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima seusai acara Sosialisasi Prograk KUR dan Lembaga Keuangan untuk Kredit Usaha Rakyat di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (11/10).

"Yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan, oleh bu Mega, ojo kesusu (jangan buru-buru). Situasi krisis ini perlu soliditas pemerintahan yang kuat," ujarnya.

"Bayangkan kalau PDI Perjuangan, ibu Mega terpancing mengusung calon presiden 6 bulan yang lalu. Baru satu saja situasi pemerintahan, soliditas pemerintahan sudah enggak kuat. Ada 3 menteri lho, komunikasi, pertanian, perkebunan. Bisa-bisa saling kecurigaan," imbuhnya.

Dia mengaku tak bisa membayangkan bila partai politik mulai memunculkan Capres masing-masing saat pemilu masih lama. Menurutnya, dinamika tersebut bakal mengganggu soliditas pemerintahan Jokowi dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi.

"Tapi kalau kemudian waktu yang masih pajang ini koalisi di pemerintahan mempunyai jago sendiri sendiri, yang kami khawatirkan adalah soliditas pemerintahan. Padahal saat ini kita sedang menghadapi berbagai dampak pandemi, kemudian kerawanan situasi ekonomi global yang berdampak pada resesi, inflasi. Ini kita kompak saja belum tentu bisa mbereskan," tandasnya.

Anggota DPR RI asal Solo tersebut mengingatkan Partai NasDem agar tidak terburu buru nengambil sikap. Meskipun deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan tersebut merupakan hak setiap partai.

"Kepada kawan kawan di NasDem, itu hak NasDem dan sebagai satu dinamika politik, ya tidak menyalahi aturan. Tapi sekali lagi, kekhawatiran saya sebagai partai pengusung PDI Perjuangan, yang ibu (Megawati) selalu bilang 'ojo kesusu'. Ini baru 2 tahun lebih sedikit, kita sudah mau nggege mongso untuk menampilkan calon presiden," tandasnya.

"Saya kira tepat ibu Mega mengatakan bahwa untuk saling bersilaturahmi, itu adalah proses permufakatan untuk mencari jagonya itu siapa yang akan diusung. Tapi kalau partai koalisi pemerintah semua deklarasi dan menyatakan calonnya masing-masing, saya kira ada waktu yang tepat sesuai dengan jadwal KPU, kapan kita harus deklarasi," tandasnya.

Agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan, Aria Bima menyarankan kepada para pimpinan partai koalisi agar saling bersilaturahmi. Saling bertemu menyamakan persepsi terkait persoalan bangsa, serta menetapkan kriteria seorang pemimpin bersama. Selain demokrasi yang sehat, sikap tersebut juga tidak akan mengganggu kekompakan jalannya pemerintahan.

Aria Bima menengarai saat ini ketidakkompakan tersebut sudah muncul. Dia mencontohkan soal Ibu Kota Nusantara.

"Faktanya demikian. Misalnya soal IKN. Itu undang-undang, siapapun presidennya, harus dilaksakan. Dan NasDem tidak hanya bertanggungjawab membuat undang-undang. Juga harus melaksanakan sampai 2024," tandasnya.

Menteri-menteri asal NasDem, lanjut Bima, harus terlibat dalam pembangunan IKN. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian serta Menteri Kominfo. Mereka mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan keberadaan IKN.

"Kan enggak boleh macet, ini program dari pemerintah," pungkasnya.