Nasib Setnov sebagai ketum Golkar di ujung tanduk

Merdeka.com - "Sudah jatuh tertimpa tangga". Mungkin peribahasa itu tepat buat menggambarkan apa yang dialami Setya Novanto saat ini.

Di saat status tersangka kasus korupsi e-KTP tengah disandang dan penyakit medis yang dikabarkan tengah dideritanya, Ketua DPR itu sepertinya kini harus bersiap-siap kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sebabnya, hasil keputusan rapat pleno Partai Golkar meminta kesediaan Setnov untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai berlambang beringin. Sejak Setnov menyandang status tersangka kasus e-KTP, elektabilitas Partai Golkar diketahui mulai merosot.

Kondisi ini didapat melalui kajian elektabilitas yang dilakukan DPP Partai Golkar. Tren tersebut langsung disikapi Partai Golkar dengan menggelar rapat pleno pada Senin (25/9), dua hari lalu.

Hasil rapat pleno tersebut telah disampaikan kepada Setnov melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9) kemarin.

Dia menceritakan kondisi rapat pleno tersebut berlangsung cukup alot. Sebab, terjadi perbedaan pandangan antar-anggota untuk menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang telah ditunjuk.

"Alotnya tuh begini. Menurut sebagian pembicara itu, perbedaannya terletak di cara penyampaian. Apakah kita sepakat dengan hasil kajian itu dan kemudian berikut penyelesaiannya ataukah cara kajian itu disampaikan ke ketum saja, bagaimana tanggapannya," katanya.

DPP Golkar akan menggelar rapat pleno lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari Setnov sekaligus membahas terkait permintaan pengunduran diri dan penunjukan Plt ketua umum pada Kamis (28/9) besok.

Meski demikian, seluruh kewenangan penunjukkan Plt Ketua Umum sepenuhnya menjadi hak Setnov. Selain membahas tanggapan Setnov, rapat pleno harian itu juga akan membahas agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang.

"Kewenangan Pak Novanto. Kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk plt, kewenangan dia juga," katanya.

Gayung pun bersambut. Keputusan rapat pleno harian DPP Partai Golkar itu disambut baik senior yang juga mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Bahkan, Kalla yang kini tengah menjabat sebagai Wakil Presiden itu menyebut sudah memang sepantasnya Setnov lengser dari posisi ketua umum Golkar.

"Sepantasnya begitu (Setya Novanto mundur)," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Kalla menegaskan citra baik Golkar di mata masyarakat harus dijaga. Sebab, keberadaan Golkar ke depan ditentukan 'image' masyarakat atau penilaian publik.

"Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian," katanya.

Kalla lantas membeberkan kriteria pengganti Setnov. Menurutnya, ketum Golkar nantinya harus bersih dan berpengalaman di Partai Golkar.

"Yang bersih, yang bisa memimpin Golkar dengan baik, yang punya pengalaman di Golkar," katanya.

Meski demikian, Kalla enggan menyebut siapa sosok yang layak menggantikan Setnov. Dia hanya menyebut, banyak sosok yang bisa melanjutkan kepemimpinan Setnov.

"Selama ini, tidak ada, tetapi bisa saja (penggantinya dari kader Golkar yang saat ini berada di kabinet). Itu tidak tertulis," katanya.

Setnov sendiri hingga kini masih menjalani perawatan di RS Premier Jatinegara. Setnov disebut memiliki beberapa penyakit, dari vertigo, ginjal, sinus, hingga penyempitan di saluran pernapasan.

Akibatnya, Setnov mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.