Nasib Waketum Gerindra, dipolisikan dan tak dibela Prabowo

Merdeka.com - Nasib Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di ujung tanduk akibat pernyataannya yang kontroversial. Dia menyinggung atau menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia.

Pernyataannya itu memicu kemarahan kader partai berlambang banteng moncong putih. Organisasi sayap PDIP dari beberapa daerah melaporkan Arief Pouyono atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Tadi sudah dibuat laporannya. Laporannya Nomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit. Reskrimum 2 Agustus 2017. Pencemaran nama baik dan 156. Penghinaan terhadap suatu kelompok," ujar Fajri Safi'i, Ketua Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan uai melaporkan Arief ke Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Fajri menuturkan, Arief menuding PDIP sebagai pembohong dan sama dengan PKI. Padahal, PKI sudah dilarang dan tidak ada hubungan sejarah dengan PDIP.

"PKI kan antiPancasila, sedangkan Pancasila yang merumuskan itu Sukarno. Bagaimana kita dikatakan sebagai komunis? Dasar itu yang membuat kita melaporkan," tegasnya.

Ikut geram atas pernyataan Arief Poyuono yang menyamakan PDIP dengan PKI, Dewan Pimpinan Daerah Repdem Jawa Timur melaporkan Waketum DPP Partai Gerindra itu ke Polda Jawa Timur.

Ketua DPD Repdem Jawa Timur, Abdi Edison mengatakan, pernyataan Arief Poyuono itu telah melukai perasaan seluruh keluarga besar PDIP. "Betapa tidak, PDI Perjuangan jelas-jelas partai politik yang berasaskan Pancasila. Tapi pernyataan tersebut tidak ada fakta dan dasarnya," tegas Abdi.

Apalagi PKI adalah bagian dari masa lalu bangsa dan negara ini. Dalam perjalanannya, PKI juga dinyatakan sebagai partai terlarang sesuai TAP MPR/XXV/1967. Dan Tap MPR tersebut berlaku sampai sekarang.

Akibat ucapannya yang memicu permusuhan, Arief tidak mendapat dukungan dari partainya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan koleganya Arief Poyuono sudah melampaui batas. Fadli menegaskan pernyataan Arief adalah pandangan pribadi, bukan sikap resmi Gerindra.

"Jadi tindakan itu sudah cross the line ya, sudah melewati batas dan kami tidak pernah mempunyai pandangan sikap seperti yang disampaikan oleh saudara Arief Poyuono," kata Fadli.

Partai Gerindra tidak akan membela dan ikut campur masalah hukum terkait sejumlah organisasi sayap PDIP yang akan melaporkan Arief ke polisi. Arief diminta mempertanggungjawabkan ucapannya secara pribadi. "Yang bersangkutan akan dipanggil terkait dengan pertanggungjawaban apa yang diucapkannya lah gitu," tegasnya.

Akibat ucapannya itu, Arief harus siap menjalani 'sidang' internal partai. Dalam waktu dekat, DPP Partai Gerindra melalui Mahkamah Partai berencana memanggil Arief untuk dimintai keterangan. "Akan segera," ujarnya.

Ketua Umum Prabowo Subianto juga dikabarkan menegur Arief Poyuono karena ucapan yang mengaitkan PDIP dengan PKI. DPP pun akan segera memanggil Arief dan dimintai tanggungjawab atas ulahnya.

"Kalau ditegur sih sudah, pasti ditegur dan akan diundang DPP serta bakal menjalani sidang etik di partai," imbuhnya.

Prabowo sudah meminta Fadli Zon membantu mengklarifikasi tudingan Arief kepada PDIP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo dan beliau juga menyampaikan hal yang sama bahwa apa yang dinyatakan terkait PDIP itu sikap pribadi dan sama sekali bukan sikap partai," tegasnya.

Menurutnya, Partai Gerindra sangat menghormati PDIP sebagai mitra bukan musuh dalam berdemokrasi. Masalah persaingan di Pemilu, lanjut Fadli, tak lantas mengharuskan Gerindra melempar tudingan seperti itu kepada PDIP.

"Kita sangat menghormati setiap parpol berjuang untuk kepentingan rakyat, yang jumlahnya sangat besar dan banyak sehingga kita tak melihat parpol lain sebagai musuh tetapi mitra dalam demokrasi. Kalau ada kompetisi ya wajar lah dalam pemilu misalnya," bebernya.

Politisi PDIP yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ikut angkat bicara terkait pernyataan Arief. Dia menyentil Arief yang melontarkan pernyataan yang menyerang partai lain. Dia mengimbau para politisi tidak menuding dengan data yang jelas.

"Saya enggak bicara partai per partai. Tapi menurut saya, berpolitik itu harusnya dilakukan dengan etika. Jadi dalam artian, enggak usahlah berkomentar yang saling menghujat," ujar Puan.

Disinggung respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait permintaan maaf dari Arief Pouyono, Puan menyebut itu urusan partai.

"Yang bisa saya sampaikan lebih baik kita menjalankan demokrasi berpartai ini dengan cara-cara santun dan beretika. Itu saja."

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, Arief harus segera mempertanggungjawabkan tuduhannya itu.

"PDIP bukan berideologi komunis. Jadi orang-orang yang menuduh itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya," kata Masinton.

Arief Poyuono sudah berkirim surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat tertanggal 1 Agustus 2017 itu berisi permintaan maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataannya.

Dia mengaku tidak bermaksud menyamakan PDIP dengan PKI. Dalam suratnya Arief menyebut PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperjuangkan rakyat Indonesia.

"Karena itu, untuk meluruskan kesalahpahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP," tulis Arief dalam surat tersebut.

Alasannya menulis surat permintaan maaf untuk meluruskan kesalahpahaman. Untuk menjaga hubungan baik dengan PDIP. Dia mengaku sebagai orang yang paling tidak setuju jika isu-isu PKI dikaitkan dengan PDIP dan Presiden Joko Widodo.

Dia juga membuat klarifikasi atas pernyataannya mengenai PDIP dan PKI. Dalam klarifikasinya, dia menanggapi keluhan Sekjen PDIP terkait PDIP yang sering dikaitkan dengan PKI. Menurutnya, seharusnya itu menjadi koreksi bagi PDIP, mengapa PDIP yang merupakan partai berideologi Pancasila sampai dikaitkan dengan PKI.

Dia lantas mengaitkan dengan pernyataan Hasto yang membalas kritik Prabowo soal UU Pemilu yang disebut mantan Danjen Kopassus itu sebagai penipuan terhadap rakyat. Dia melihat Hasto seolah antikritik, dengan menuding Prabowo berambisi jadi Presiden.

"Biasanya sifat PKI itu anti Kritik dan melanggar Konstitusi ,Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY, sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu Rakyat dengan jargon kerakyatan," tulis Arief. (mdk/noe)