Follow
Nasir Djamil: Pansus Freeport untuk kawal kinerja Jaksa Agung
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, Panja PT Freeport yang diusulkan bukan untuk mengintervensi penegakan hukum yang ditangani Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus 'Papa Minta Saham'.
"(Panja PT Freeport) Itu belum diamini seluruh fraksi. Karena itu, dimasukkan dalam catatan. Saya usul, perlu dipertimbangkan membentuk ini atau tidak. Jangan sampai nanti kesannya DPR mengintervensi kasus ini," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).
Bagi Nasir, Panja dibentuk untuk mengawal secara politik jalannya kasus ini. "Kita ingin mengawal secara politik. Jangan sampai ada upaya-upaya intervensi politik," jelas Nasir.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Menurut politisi PKS ini, ide dasar terbentuknya Panja PT Freeport adalah untuk mengawal korps Adhiyaksa itu agar tidak bermain politik. Kejaksaan Agung, kata dia, harus mengedepankan fakta hukum, bukan karena agenda politik.
"Kita ingin, Jaksa Agung (HM Prasetyo) usut kasus ini harus ada dasar hukumnya, ada fakta hukumnya. Bukan karena ada sesuatu di balik itu. Jangan karena ada tekanan, ada agenda setting pihak-pihak tertentu Jaksa Agung usut kasus ini. Sehingga ada kesan tidak adil, ada pihak yang begitu getol dipanggil, ada pihak yang tidak," terang dia.
Jaksa Agung mengeluh
Adanya intervensi politik dituduhkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo dalam pengusutan kasus perpanjangan kontrak PT Freeport oleh beberapa anggota komisi III dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung sejak Rabu (19/1) hingga Kamis (21/1) malam tadi.
Menjawab tuduhan itu, HM Prasetyo mengatakan, akan berdoa sungguh-sungguh agar Ketua Komisi III Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu suatu saat menjadi Jaksa Agung.
"Saya berdoa sungguh-sungguh agar bapak suatu saat menjadi Jaksa Agung. Sakit sekali dituduhkan macam-macam," kata Ptasetyo, Rabu (20/1).
Di depan anggota komisi, Prasetyo mengaku tetap mengutamakan hukum dan tidak mempunyai motif politik dalam pengusutan kasus 'Papa minta saham'.
"Ini tak ada agenda lain atau motif politik seperti apa," kata Prasetyo. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.
Baca Selengkapnya
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca Selengkapnya
"Soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," kata Nasir.
Baca Selengkapnya
Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya