Follow
Neno Warisman Yakin KPU Bisa Segera Perbaiki DPT Bermasalah
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Neno Warisman mengatakan, saat ini masih banyak ditemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Kejanggalan itu diantaranya banyaknya hari kelahiran yang sama hingga terdapat banyak orang dalam satu kartu keluarga.
"Kartu keluarga ini berisi begitu banyak orang yang enggak mungkin gitu. Nah jadi artinya ada semacam apakah ini kelalaian ya atau semacam itu atau memang terverifikasi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Dia membantah adanya temuan BPN dilakukan untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Dia menjelaskan, justru temuan itu untuk membantu KPU.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa saja yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian yang transparan dan adil terhadap sejumlah sengketa Pemilu.
"Kita membantu betul-betul KPU tapi ini datanya memang membutuhkan pemikiran dan perhatian yang sangat serius, karena ini adalah hal yang sangat serius," ungkapnya.
"Ini sangat serius ketika ada data ganda, dan juga data invalid yang semuanya bisa saling kita liat dengan telanjang betul-betul berjuta-juta jumlahnya sampai kita mungkin 18 juta jumlahnya," sambungnya.
Meski begitu, Neno yakin KPU bisa segera memperbaiki masalah tersebut. Tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat Indonesia.
"Dengan bantuan seluruh masyarakat dan perangkat kalau sungguh-sungguh apa yang engga bisa, kita karena memang membutuhkan kesungguhan dalam membangun seluruh pranata kehidupan kita. Semuanya bisa kalau sungguh-sungguh. InsyaAllah," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca Selengkapnya
Demokrasi yang baik lahir dari proses Pemilu yang jujur dan bersih.
Baca Selengkapnya
"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan
Baca Selengkapnya
MK diharapkan berani mengadili persoalan sengketa hasil pemilu yang disebabkan pelanggaran secara TSM.
Baca Selengkapnya
Ada salah satu pendukungnya yang mengatakan bahwa Ganjar mampu menyelesaikan masalah keruwetan data di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Anies berharap semua masalah nampak di Pemilu 2024 bisa dikoreksi dengan sungguh-sungguh melalui gugatan ke MK tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca Selengkapnya
Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Penggunaan Sirekap secara substansial bertujuan baik demi keterbukaan dan transparansi.
Baca Selengkapnya