Ngabalin sebut kritikan SBY soal netralitas TNI dan Polri pakai perasaan

Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin merespons kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal gejala ketidaknetralan aparat negara dalam proses demokrasi. Ngabalin menyebut, kritikan SBY tidak berdasarkan data yang jelas.

"Kalau ngomong kan, coba lihat kemarin itu luar biasa perasaan yang dia pakai. Baperan gitu, jangan lah, kasihan," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).

Politisi Golkar ini menilai, kritikan yang diarahkan SBY kepada pemerintah tidak tepat. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, seharusnya SBY memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrat di DPR untuk mengontrol pemerintah.

"Kepanjangan partai itu adalah fraksi di parlemen, karenanya maka gunakan kewenangan itu. Dia kumpulkan data fakta yang kuat, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan kemudian panggil Kapolri, Panglima, Ka BIN, asal jangan fitnah, menuduh. Jangan berteriak di luar kasihan energinya habis. Pakai parlemen," kata Ngabalin.

"Jangan lupa fungsi dan tugas DPR itu adalah mengontrol jalannya kebijakan pemerintah," sambung mantan anggota tim sukses pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 ini.

Pekan lalu, SBY mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 besok.

Dugaan SBY ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idul Fitri 2018, beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

SBY juga menyebut, elemen yang berasal dari jajaran TNI, Polri, mapun BIN tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Aparat negara netral, tidak memihak dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Termasuk mereka-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)," kata SBY.