Ngotot tolak cuti kampanye, Ahok banjir cibiran

Merdeka.com - Calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama, mantap maju Pilgub DKI Jakarta 2017. Setelah drama panjang ingin maju di jalur perseorangan, Ahok, sapaan Basuki, akhirnya memutuskan bergabung lewat partai.

Saat ini, ada tiga partai di belakang Ahok. NasDem, Golkar dan Hanura, yang bila ditotal kursinya di parlemen mencapai 24. Cukup untuk mengajukan seorang cagub di mana syarat yang ditetapkan hanya 22 kursi.

Urusan usung mengusung partai memang belum beres seutuhnya. Sebab, Ahok tampak masih berharap akan didukung PDIP, pemilik suara terbesar yakni 28 kursi.

Namun di antara hiruk pikuk lobi antar parpol, Ahok kembali ribut soal pencalonan nanti. Hal yang diributkan Ahok mengenai kewajiban cuti kepala daerah yang ikut pilkada.

Aturan wajib cuti untuk kepala daerah memang diatur pada ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menolak cuti dengan dalih harus mengawal pembahasan Rancangan APBD 2017. Dia takut bila pembahasan RAPBD tak diawasi, rawan masuk anggaran siluman seperti kasus yang sudah-sudah.

Saking ngototnya tak mau cuti dan ikut kampanye, Ahok sampai mengajukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya ingin menafsirkan itu tidak memaksa orang cuti. kalau kamu mau kampanye harus cuti saya setuju, tapi kalau kita dipaksa cuti walaupun enggak mau kampanye? Saya harusnya kan itu pilihan. Ngajuin cuti itu kan pilihan, dilindungi oleh undang-undang bahwa saya bertugas sampai 5 tahun," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/8).

Langkah Ahok ditanggapi dingin oleh Ketua KPU Jakarta, Sumarno.

"Setiap warga negara, termasuk Pak Ahok, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke MK terhadap ketentuan UU yang mereka pahami merugikan dirinya dan bertentangan dengan UUD," kata Sumarno. (mdk/lia)