Ngototnya DPR ingin gedung baru senilai Rp 2,7 triliun
Merdeka.com - Meski menuai penolakan, DPR diam-diam sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membahas anggaran 7 proyek yang salah satunya adalah pembangunan gedung baru. Anggaran sebelumnya yang disebut hanya Rp 1,6 miliar, kini melonjak menjadi Rp 2,7 triliun yang akan dikucurkan hingga 2018.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas nasib 7 proyek pembangunan DPR yang menuai polemik. Pertemuan yang digelar Senin (24/8) malam itu, kata Taufik, menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo agar 7 proyek tersebut dikaji ulang.
"Pimpinan DPR mengharapkan bahwa yang dibahas di Banggar dan Menkeu harus melalui proses sesuai undang-undang," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
Taufik menyatakan bahwa pimpinan DPR telah sepakat nasib 7 proyek tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR. Namun, dia menilai, 7 proyek tersebut memang harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang merosot.
"Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat. Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultan untuk menjadi kesepakatan bersama," tukasnya.
Isi pertemuan DPR dengan menkeu itu diungkap lebih detail oleh Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit. Anggaran 7 proyek DPR diperkirakan akan menghabiskan dana mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.
"Perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya