Follow
Nurdin Halid: 21 DPD I Golkar menolak munaslub
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid mengakui memang ada rencana kubu menggelar munaslub untuk kembali memilih ketua umum Golkar. Namun dia menekankan, jika munaslub harus berdasarkan persetujuan pengurus DPD I Golkar di rapimnas, bukan perintah Ketua Umum Golkar Ical.
"Jelas (ketua umum) menawarkan munaslub. Tetapi hasil akhir di rapimnas bukan ketum," kata Nurdin di sela-sela Rapimnas Golkar di JCC, Jakarta, Senin (25/1) dini hari.
Nurin menjelaskan, dari 34 DPD I yang memberikan pandangan ada 21 pengurus yang memberikan pandangan. Mayoritas menolak adanya munaslub.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Dalam pandangan umum tadi 21 DPD I menolak, karena berlandaskan munas Bali sangat sesuai konstitusi. Mereka berpendapat konstitusi," kata Nurdin menjelaskan hasil sementara rapimnas.
Kendati begitu, Nurdin menegaskan, rapimnas Golkar belum selesai. Hasil rapimnas belum bisa dikatakan menolak munaslub meskipun mayoritas suara sudah menyampaikan pandangannya.
"Ini pun baru pandangan umum. Besok yang menentukan adalah komisi. Apa yang disampaikan ketum dan pandangan umum. Jadi sebetulnya terjadi perbedaan mendasar. Karena ketum menawarkan solusi," terang dia.
Meski terjadi perbedaan pandangan dimana Ical ingin munaslub, sementara DPD I menolak, Nurdin menambahkan, keputusan rapimnas akan diambil dengan cara musyarawarah.
"Ini kan belum ada keputusan. Oleh karena itu DPD I, pasti berdiskusi. Pandangan umum ini bukan voting. Besok diskusi. Saya akan menawarkan gunakan asaz Golkar. Insya Allah tidak ada voting," tegas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
DPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca Selengkapnya
“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca Selengkapnya
Dewan Pakar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap putusan Munas yang mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya
JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Munaslub yang memenangkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum dianggap tidak sah.
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca Selengkapnya