Nurdin Halid diminta sebut nama caketum Golkar bagi-bagi dollar
Merdeka.com - Petinggi Golkar, Nurdin Halid, menyebut ada calon ketua umum bagi-bagi dollar pada anggota DPD II agar terpilih. Sebagai salah satu calon ketum, politikus Golkar, Mahyudin, mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Nurdin tersebut.
Mahyudin mengatakan tak akan berbuat hal yang merendahkan dirinya. "Saya tidak punya duit kalau seperti itu. Jadi sudah pasti bukan kita. Kalau saya, soal menjual pikiran konsep visi dan misi mengangkat saya tidak harus merendahkan diri saya seperti itu," kata Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).
Dia mengatakan, Nurdin sebaiknya tak melempar isu panas ke publik. Jika mengantongi bukti, Nurdin sebaiknya menyelidiki itu secara internal.
-
Kenapa Mahfud tidak ingin membuang reputasinya? “Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan,“ tegas Mahfud.
-
Kenapa penting untuk menghindari gosip di kantor? Nggak bisa dipungkiri kalau setiap kantor pasti punya gosip atau politiknya masing-masing. Sebagai anak baru, sebaiknya hindari hal ini.
-
Bagaimana cara mengatasi kontroversi penggeledahan? Untuk mengatasi masalah ini, tahap kedua menerapkan protokol yang lebih ketat, mengharuskan para kandidat untuk tiba setidaknya satu setengah jam lebih awal untuk pemeriksaan menyeluruh sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang baru.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Kenapa Mutiara Baswedan di soroti publik? Menjandi Perbincangan Sosok Mutiara atau Tia menjadi perbincangan dan sorotan netizen ketika ia tergabung dalam Timnas atau tim sukses sang ayah dalam pemilihan presiden.
-
Apa yang membuat orang menghindari berita? Banyak yang menganggap berita saat ini terasa menyedihkan, tiada henti dan membosankan. Menurut laporan itu, hasil survei mengungkap 4 dari 10 (39%) orang di seluruh dunia mengatakan mereka kadang-kadang atau sering secara aktif menghindari berita.
"Saya sih belum tahu yang disebut oleh Pak Nurdin siapa. Tapi, sebaiknya kalau masih isu jangan dibawa ke ranah publik. Harusnya jadi catatan dan diselidiki," jelas dia.
Tak hanya diselidiki secara internal, Mahyudin juga meminta agar hal itu proses secara hukum. Sebab bisa dikategorikan gratifikasi karena kandidat caketum ada yang berprofesi sebagai pejabat negara. yang nota bene sebagai pejabat negara.
"Perlu selidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, kalau dia dikasih Rp 100 juta atau 10 ribu USD apakah masuk gratifikasi," tukasnya.
Dia pun berharap agar hal itu benar-benar tak terjadi di Munaslub nanti.
"Itu mungkin juga azas praduga tak bersalah, saya berharap tidak ada kejadian seperti itu dalam Munaslub," pungkas Mahyudin.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika ditekan seseorang untuk memilih nama-nama tertentu, dia pun menyarankan untuk di-iyakan saja. Tetapi pada hari H nanti, silakan memilih sesuai hari nurani.
Baca SelengkapnyaViral Video Gus Miftah Bagi-Bagi Uang, Ganjar Minta Bawaslu Mengecek
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut diduga terjadi di Kelurahan Sukmajaya, Depok.
Baca SelengkapnyaNurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
Baca SelengkapnyaFadil Imran mengklarifikasi soal dugaan dana asing untuk membiayai calon presiden (capres) tertentu.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim meminta Bawaslu memprioritaskan viral video Gus Miftah bagi-bagi uang di Madura.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Gibran, yang tidak diperbolehkan dalam pergub ialah kegiatan partai politik.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaApalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca Selengkapnya