Nurdin Halid jelaskan cara Munaslub Golkar tangkal politik uang
Merdeka.com - Partai Golkar yang akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 7-8 Mei di Bali bertekad meniadakan politik uang dalam pemilihan ketua umum. Hal ini dikatakan Ketua Steering Committe (SC) Partai Golkar Nurdin Halid yang menjelaskan bahwa pihaknya punya cara untuk menangkal politik uang pada saat Munaslub.
"Jika tertangkap lakukan interaksi negatif dia dilarang. Begitu didapat, komite etik. Bertindak dan diskualifikasi. Siapapun dia," ucapnya usai mengikuti rapat pleno di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/4).
Nurdin menjelaskan selain ada komite etik, pihaknya juga akan mengakomodir calon ketua umum yang berkampanye dan diberikan waktu agar tidak melampaui agenda yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, pihaknya juga memperbolehkan para calonnya untuk memberikan sesuatu untuk warga.
-
Siapa yang menilai Nurul Ghufron melanggar etik? Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa putusan pelanggaran etik Nurul Ghufron jadi catatan? 'Nanti itu jadi catatan,' kata Sahroni usai mengikuti sidang doktor di Universitas Borobudur Jakarta, Minggu (8/9), demikian dikutip Antara.
-
Bagaimana Nurul Ghufron melanggar etik? Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian.
-
Pelanggaran etik apa yang dilakukan Nurul Ghufron? Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian.
-
Bagaimana Nurul Ghufron melanggar kode etik? Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian.
"Mereka para bakal calon boleh memberikan sembako, baju, beras sekarang. Tapi kalau sudah saat kampanye, mereka akan terikat aturan kita," tambahnya.
Kemudian, pihaknya juga tidak akan mengadakan surat dukungan. Menurutnya surat dukungan tersebut akan menjadi sarana traksaksi politik uang. Nurdin pun berharap agar caketum bisa mematuhi aturan yang dibuat oleh timnya.
"Semoga para caketum bisa mematuhi aturan tersebut sehingga Munaslub dapat bersifat demokratis, adil, dan rekonsiliatif," tandanya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaBahlil bisa saja menjadi ketua umum Partai Golkar, namun jika memang memenuhi beberapa ketentuan.
Baca SelengkapnyaSamsul Ma'arif juga mengapresiasi sikap Airlangga yang selama ini memiliki kepedulian terhadap pesantren.
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Dewas menjatuhkan sanksi etik sedang pada Ghufron karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaDalang Munaslub bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca Selengkapnya