Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nurdin Halid jelaskan cara Munaslub Golkar tangkal politik uang

Nurdin Halid jelaskan cara Munaslub Golkar tangkal politik uang Nurdin Halid. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Golkar yang akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 7-8 Mei di Bali bertekad meniadakan politik uang dalam pemilihan ketua umum. Hal ini dikatakan Ketua Steering Committe (SC) Partai Golkar Nurdin Halid yang menjelaskan bahwa pihaknya punya cara untuk menangkal politik uang pada saat Munaslub.

"Jika tertangkap lakukan interaksi negatif dia dilarang. Begitu didapat, komite etik. Bertindak dan diskualifikasi. Siapapun dia," ucapnya usai mengikuti rapat pleno di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/4).

Nurdin menjelaskan selain ada komite etik, pihaknya juga akan mengakomodir calon ketua umum yang berkampanye dan diberikan waktu agar tidak melampaui agenda yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, pihaknya juga memperbolehkan para calonnya untuk memberikan sesuatu untuk warga.

"Mereka para bakal calon boleh memberikan sembako, baju, beras sekarang. Tapi kalau sudah saat kampanye, mereka akan terikat aturan kita," tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga tidak akan mengadakan surat dukungan. Menurutnya surat dukungan tersebut akan menjadi sarana traksaksi politik uang. Nurdin pun berharap agar caketum bisa mematuhi aturan yang dibuat oleh timnya.

"Semoga para caketum bisa mematuhi aturan tersebut sehingga Munaslub dapat bersifat demokratis, adil, dan rekonsiliatif," tandanya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Cecar Waketum Golkar Nurdin Halid soal Dugaan Pengurusan Perkara di MA
KPK Cecar Waketum Golkar Nurdin Halid soal Dugaan Pengurusan Perkara di MA

Nurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.

Baca Selengkapnya
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga

Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.

Baca Selengkapnya
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
Tokoh Senior Golkar Bicara Peluang Bahlil Jadi Ketum, Singgung Situasi Jelang Munas
Tokoh Senior Golkar Bicara Peluang Bahlil Jadi Ketum, Singgung Situasi Jelang Munas

Bahlil bisa saja menjadi ketua umum Partai Golkar, namun jika memang memenuhi beberapa ketentuan.

Baca Selengkapnya
Ulama Harap Kinerja Airlangga Majukan Ekonomi Umat Tak Diganggu
Ulama Harap Kinerja Airlangga Majukan Ekonomi Umat Tak Diganggu

Samsul Ma'arif juga mengapresiasi sikap Airlangga yang selama ini memiliki kepedulian terhadap pesantren.

Baca Selengkapnya
Hasto Merasa Ada Intimidasi, Golkar: Emang Nomor 3 dan 1 Enggak Ada Unsur Pemerintahan?
Hasto Merasa Ada Intimidasi, Golkar: Emang Nomor 3 dan 1 Enggak Ada Unsur Pemerintahan?

Doli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.

Baca Selengkapnya
IM57 Minta Pansel Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Seleksi Capim KPK Usai Disanksi Etik
IM57 Minta Pansel Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Seleksi Capim KPK Usai Disanksi Etik

Sebelumnya Dewas menjatuhkan sanksi etik sedang pada Ghufron karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama

Nurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Baca Selengkapnya
Airlangga Sentil Kubu Desak Munaslub Golkar: Mereka Adanya di Pinggiran
Airlangga Sentil Kubu Desak Munaslub Golkar: Mereka Adanya di Pinggiran

Airlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Ungkap Dalang dan Motif di Balik Isu Munaslub Golkar Lengserkan Airlangga
Nusron Wahid Ungkap Dalang dan Motif di Balik Isu Munaslub Golkar Lengserkan Airlangga

Dalang Munaslub bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto

Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.

Baca Selengkapnya