Follow
Nurdin Halid: Langgar etika jika anggota DPR reses ke tempat karaoke
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid ikut berkomentar terkait pertemuan Ketua DPR, Setya Novanto dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, pertemuan itu merupakan hal biasa dan tidak melanggar etika.
"Kalau pertemuan pada konpers menurut saya itu biasa saja, bukan hal yang luar biasa dan tidak ada etika yang dilanggar," kata Nurdin dalam sebuah diskusi dan bedah buku 'Pecah Belah Partai Golkar', Jakarta, Sabtu (12/9).
Dia menilai, apa yang dilakukan Setya Novanto cs dalam kampanye bakal calon dari Presiden Amerika Serikat dari Partai Republika tersebut tindakan spontan. Dikatakan Nurdin, prilaku yang melanggar etika semisal anggota DPR yang terjaring Badan Narkotika Nasional (BNN) di tempat hiburan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
"Itu sebuah spontanitas, lebih tidak beretika ketika ada anggota DPR melakukan reses ke wilayah Indonesia tapi datang ke tempat karaoke digrebek oleh BNN," ujarnya.
Oleh karenanya, dia mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai senjata untuk menjatuhkan Setya dari pimpinan DPR. Nurdin mengatakan, saat ini, situasi Indonesia sangat sulit sehingga membutuhkan pandangan yang sama untuk mengakhiri situasi tersebut. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ipda Rudy Soik membantah tuduhan ditangkap Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT saat karaoke di jam dinas.
Baca Selengkapnya
Ipda Rudi Soik mengaku berada di tempat karaoke untuk melakukan Anev terkait penyelidikan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca Selengkapnya
Nurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca Selengkapnya
Dek Gam menuturkan, MKD memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika terhadal anggota DPR RI.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, Lemhanas bisa mengundang narasumber yang disebutnya lebih mumpuni untuk membicarakan soal antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada Selasa tangggal 3 desember 2024 yang bersifat tertutup.
Baca Selengkapnya
Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga menjelaskan duduk perkara Rudy Soik yang kini masih ramai diperbincangkan.
Baca Selengkapnya
Versi Polda NTT, Ipda Rudy Soik dipecat karena sederatan pelanggaran etik. Versi Ipda Soik, dia dipecat karena mengungkap kasus penimbunan BBM.
Baca Selengkapnya
Riswan Tony menyebut pejabat KPU itu sampai menyewa jet pribadi, dugem hingga soal wanita.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya