Nurdin Halid tegaskan DPD I Golkar tak berhak paksa Munaslub

Merdeka.com - Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menegaskan, bahwa DPD tak bisa mendikte DPP untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum baru. Desakan tersebut mencuat setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK karena terlibat kasus mega korupsi proyek e-KTP.

"Tidak bisa DPD itu memaksakan, mendikte DPP. Yang punya partai DPP. DPD hanya berhak mengusulkan, tapi tak berhak memutuskan. Itu perlu saya pertegas. Itu sesuai AD ART dan 2/3 DPP," kata Nurdin di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Nurdin menjelaskan, DPP tak berada dalam keadaan genting dan tidak dalam situasi memaksa. Yang kedua, DPP juga dalam keadaan tidak melanggar AD/ART. Oleh karena itu, dua pertiga DPD I tidak bisa mempengaruhi untuk melaksanakan Munaslub.

"Aspirasi harus didengar DPD I, nah nanti DPP yang memutuskan munaslubnya tergantung rapat DPP. Tidak bisa dibilang DPD bilang harus Desember, enggak boleh itu. DPP tak boleh didikte oleh DPD I. Rusak nanti DPP kalau DPD I yang ngatur ngatur," ujar Nurdin.

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bila DPD tak sejalan dan membekukan roda partainya, mereka akan dipecat terlebih dahulu.

"Yang berhak bekukan siapa? Enggak ada kewenangan DPD. Yang berhak itu Munas. Ngawur itu. Kalau mereka mau bekukan lebih dulu mereka dipecat," pungkasnya.