Nurdin sebut kubu Ical sah bentuk panitia munas, Agung pasti terima
Merdeka.com - Politisi Golkar, Nurdin Halid mengatakan, keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi kubu Agung Laksono tidak akan membatalkan munas Golkar yang rencananya akan digelar menjelang April ini. Kata dia, munas tetap berjalan sesuai kesepakatan yang telah ada.
"Munaslub tetap jalan. Ini kan kesepakatan bersama," kata Nurdin ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (2/3).
Namun demikian, jelas dia, putusan MA akan menguatkan dasar hukum kubu Bali untuk membentuk kepanitian munas nantinya. Bahkan dia yakin, kubu Agung Laksono pun menerima keputusan tersebut.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Ya Munas Bali dong. Ini kan sesuai rapat dengan Pak JK. Dasar hukumnya jelas yakni munas Bali. Pasti Pak Agung terimalah," kata Nurdin.
Di sisi lain, mantan Ketua Umum PSSI ini mengaku senang dengan putusan MA. Bagi dia, keputusan itu adalah bukti jika kubu munas Bali tidak melakukan intimidasi yang diyakini beberapa pihak selama ini.
"Memang saya yang paling bersyukur (dengan putusan MA) karena bilang ada intimidasi segala macam. Putusan inilah yang jadi bukti," tukas dia.
Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung RI telah memutus perkara kasasi sengketa kepengurusan Partai Golkar dengan menolak gugatan kasasi dari kubu Munas Ancol diketuai oleh Agung Laksono. Keputusan MA itu berarti membuka jalan untuk pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca SelengkapnyaGarda Bangsa sebagai sayap kepemudaan PKB meminta serta mendukung kembali Gus Muhaimin Iskandar untuk memimpin PKB periode tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan apel kesetiaan itu tidak ada kaitannya dengan Muktamar PKB meski waktunya bersamaan.
Baca SelengkapnyaSuara NU untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin pada akhirnya tidak akan tergerus mengingat PKB lahir dari NU.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaAgung melanjutkan untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai tentu akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi pelaksana tugas.
Baca SelengkapnyaNamun, di tengah gelaran Muktamar di Nusa Dua, Bali, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan juga Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU)
Baca SelengkapnyaSiapapun yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo, PDIP Bali akan mendukung penuh.
Baca SelengkapnyaAdies mengatakan pihaknya akan memutuskan kandidat Plt Ketum melalui rapat pleno yang digelar pada malam ini Selasa (13/8) dengan dihadiri pengurus.
Baca SelengkapnyaPKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Baca SelengkapnyaApa yang diraih Partai Golkar saat ini merupakan buah soliditas dan persatuan kader di seluruh lini dan tingkatan.
Baca SelengkapnyaGus Jazil yakin tidak ada Muktamar PKB lain yang bisa dianggap legal kecuali yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya