Follow
Nurdin sebut penolakan munaslub karena tak ada legal standing
Merdeka.com - DPP Golkar Munas Ancol menuding Rapimnas yang diselenggarakan kubu Munas Bali adalah rekayasa semata. Menurut mereka, sejak Rapimnas berjalan, terdapat sinyal adanya pembatalan Munaslub yakni penolakan sebagian besar oleh para ketua DPD I.
Waketum DPD Golkar Munas Bali, Nurdin Halid menjelaskan hal ini. Menurutnya, legal standing partai menjadi kendala terlaksananya Munaslub.
"Munaslub ini tak semudah yang kita bayangkan. Katakan (rapimnas) memutuskan Munaslub, legal standing mana yang dipakai, Munas Riau atau Munas Bali. Kalau tidak, Munaslub jelas legal standingnya ke pengadilan," kata Nurdin di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Mengapa Anwar Husin yakin putusan MK tidak akan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? 'Pasalnya Prabowo-Gibran telah memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat telak dengan pasang calon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03. Dimana Prabowo-Gibran memperoleh suara 96.214.691 suara (58,58 persen), sementara pasangan Anies-Muhaimin 40.971.906 suara (24,95 persen), sedangkan Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen),'
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
Nurdin mengatakan, keberatan DPD I untuk mengadakan Munaslub adalah soal legal standing ini agar suatu saat tidak diganggu-gugat lagi. Sebab pengurus Golkar hasil Munas Riau sudah menghasilkan dua Munas baru selama ini yaitu Bali dan Ancol.
"Munas Riau sudah menyelenggarakan dua munas, Bali dan Ancol. Kalau Munas Riau diperpanjang, kalau enggak jelas nanti digugat lagi," tukas dia.
Bagi dia, jalan keluar dari konflik ini adalah mencari legal standing Munaslub. "Penyelesaiannya politik, tapi saat kita memutuskan harus legal standing yang kuat," ujarnya.
Nurdin sendiri mengaku setuju agar Munaslub bisa terwujud agar kedua kubu bisa kembali bersatu. "Saya cenderung kita Munaslub supaya kerikil-kerikil sudah tidak ada," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca Selengkapnya
Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
Baca Selengkapnya
Munaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya