Nurdin sindir Akom: Maju saja, dia bakal memalukan diri sendiri
Merdeka.com - Persaingan berebut kursi ketua umum Partai Golkar semakin memanas. Ketua DPP hasil Munas Riau Ade Komarudin dianggap tidak bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum.
Hal tersebut lantaran Akom, nama akrab Ade Komarudin sudah menandatangani fakta integritas jika menjadi ketua DPR tak akan ikut campur Munas Golkar seperti dalam surat yang beredar. Namun, kubu Akom membantah dan menjelaskan kalau surat itu palsu dan telah dimanipulasi.
Terkait itu, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Nurdin Halid tak mempermasalahkan Akom maju dalam persaingan perebutan kursi ketua umum. Akan tetapi menurutnya kader Golkar harus mengoreksi ulang moral Akom.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
"Mau jadi ketum maju aja. Itu enggak jadi penghalang untuk maju. Tidak ada dalam AD/ART. Tinggal nanti DPD menilai, Ini orang bermoral atau tidak. Dia memalukan diri sendiri," kata Nurdin saat dihubungi, Senin (14/3).
Nurdin menegaskan bahwa saat menandatangani pakta integritas tersebut, Akom sudah tahu isi perjanjian. Hal tersebut lantaran Nurdin sudah menjelaskan secara rinci ke Akom.
"Sekarang begini, masa ada petinggi negara tanda tangan sesuatu tak tahu isinya. Itu kan sama saja bodoh. Masa sebodoh itu menandatangani sesuatu yang sangat prinsip," tuturnya.
Nurdin berharap agar Akom mengakui telah menandatangani dan menyetujui perjanjian. Nurdin juga mengakui perjanjian tersebut tidak terikat pada aturan dalam AD/ART.
"Enggak usah ngeles lah. Tidak ada persoalan karena tak diatur AD/ART, tidak usah ngeles. Dia itu pejabat negara. Rakyat nanti tertawa. Masak ketua DPR tandatangani sesuatu enggak baca, Bahaya itu bagi negara. Bagaimana kalo negara asing sodorkan surat dia tak baca bisa bahaya negara ini," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang di dalamnya ada Partai Golkar, hendak mengusung Ridwan Kamil di Jakarta
Baca SelengkapnyaGolkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca SelengkapnyaAhok menyebutkan pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaGolkar mengakui tidak mudah menghadapi kondisi di mana DPP memutuskan tidak mengusung Airin di Pilgub Banten.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar menjawab isu pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan, dirinya mendapatkan kabar langsung dari Babah Alun mengenai rencana batal maju Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini diikuti Jusuf Hamka juga mengundurkan diri dari posisinya di Dewan Penasihat.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar Adies Kadir buka suara soal peluang Gibran menjadi Ketum Golkar menggantikan Airlangga.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaBasuki T Purnama membuat keputusan mengejutkan. Ahok mundur sebagai komisaris utama Pertamina per 2 Februari 2024.
Baca Selengkapnya