Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nurul Arifin risaukan pengamanan pilkada serentak

Nurul Arifin risaukan pengamanan pilkada serentak Nurul Arifin. ©kapanlagi.com

Merdeka.com - Tidak dimasukkannya pilkada ke dalam kerangka pemilu serentak, membuat Pansus RUU Pilkada dan pemerintah bersepakat untuk menggelar pilkada serentak pada 2020. Tetapi anggota Pansus RUU Pilkada dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin merisaukan pengamanan jika pilkada digelar bersamaan.

"Salah satu problem serius pilkada adalah pengamanan. Pilkada yang berjalan sendiri-sendiri saja sering berubah menjadi kerusuhan. Bagaimana kalau pilkada dibarengkan pelaksanaannya ya, padahal jumlah polisi terbatas," tutur Nurul.

Kerisauan Nurul tersebut disampaikan dalam diskusi buku Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Minggu (26/1), di Jakarta. Buku yang ditulis Didik Supriyanto, Khoirunnisa Agustyati, dan August Melaz ini membahas penyelenggaraan pilkada dalam kerangka pemilu serentak nasional dan daerah.

Menurut Nurul, agak sulit memasukkan pilkada serentak ke dalam kerangka pemilu serentak versi putusan MK. Sebab menurut MK, pemilu serentak itu menyatukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pilkada tidak masuk di sana.

Oleh karena itu, Pansus RUU Pilkada dan pemerintah sementara ini bersepakat untuk menyerentakkan pilkada pada tahun 2010, atau setahun setelah pemilu serentak versi MK. "Tapi saya masih risau dengan masalah keamanannya, mengingat jumlah polisi terbatas, sementara pilkada berjalan bersamaan," katanya.

Menurut Nurul, pilkada memang lebih rawan konflik dan rusuh, karena jabatan yang diperebutkan terbatas: sepasang kursi gubernur dan sepasang kursi bupati/wali kota. "Ini berbeda dengan pemilu legislatif yang kursinya banyak, sehingga massa pendukung pecah konsentrasinya, sehingga potensi konflik kecil."

Memang sangat baik kalau pilkada dibarengkan penyelenggaraannya dengan pemilu DPRD, sementara pemilu presiden dibarengkan dengan DPR dan DPD. "Dulu, Pansus RUU Pemilu Legislatif pernah mendiskusikan soal ini. Tapi dengan putusan MK, agak sulit untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah," tuturnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolri Antisipasi Terjadi Gangguan Setelah Hasil Perhitungan Pilkada di Wilayah Rawan
Kapolri Antisipasi Terjadi Gangguan Setelah Hasil Perhitungan Pilkada di Wilayah Rawan

Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jawa Tengah Titik Rawan Pilkada 2024, Persaingan Sengit Andika Vs Luthfi jadi Alasan
Jawa Tengah Titik Rawan Pilkada 2024, Persaingan Sengit Andika Vs Luthfi jadi Alasan

Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.

Baca Selengkapnya
Gerombolan Motor Geber-Geber saat Acara Kaesang di Pati, Nusron Wahid: Provokasi Tak Usah Terpancing
Gerombolan Motor Geber-Geber saat Acara Kaesang di Pati, Nusron Wahid: Provokasi Tak Usah Terpancing

Nusron menganggap apa yang dilakukan sekelompok massa itu merupakan perilaku yang menggambarkan ketidaksiapan orang untuk berbeda pendapat dan berbeda pilihan.

Baca Selengkapnya
Polisi Datangi TKP Ricuh Diskusi Generasi Muda Golkar: Tidak Boleh Ada Keributan, Jelas!
Polisi Datangi TKP Ricuh Diskusi Generasi Muda Golkar: Tidak Boleh Ada Keributan, Jelas!

Massa mengatasnamakan kader Golkar datang sekira pukul 14.00 Wib. Tidak berselang lama kemudian, terjadi kericuhan.

Baca Selengkapnya
Polri Antisipasi Ancaman Teroris Saat Debat Perdana Capres Cawapres Di KPU
Polri Antisipasi Ancaman Teroris Saat Debat Perdana Capres Cawapres Di KPU

Susatyo menerangkan, pada operasi mantapbrata untuk pengamanan Capres-Cawapres akan dikerahkan oleh personel ring satu alias personel Mabes Polri.

Baca Selengkapnya
Pengambilan Nomor Pilkada Pekalongan Ricuh Antarpendukung Paslon, KPU Ingatkan Bisa Dipidana
Pengambilan Nomor Pilkada Pekalongan Ricuh Antarpendukung Paslon, KPU Ingatkan Bisa Dipidana

KPU Jateng menyebut insiden di Pekalongan tersebut akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Belum Resmi Mulai Dibuka, Muktamar PKB Sudah Didemo Massa Bawa Spanduk 'Tangkap Muhaimin'
Belum Resmi Mulai Dibuka, Muktamar PKB Sudah Didemo Massa Bawa Spanduk 'Tangkap Muhaimin'

Tempat unjuk rasa dari lokasi Muktamar PKB sekitar 1,5 kilo meter, massa aksi diadang oleh aparat kepolisian dah pecalang

Baca Selengkapnya
Kronologi Kericuhan Munaslub di Menara Kadin, Berujung Baku Hantam hingga Lempar Kaleng Minuman
Kronologi Kericuhan Munaslub di Menara Kadin, Berujung Baku Hantam hingga Lempar Kaleng Minuman

Munaslub itu akhirnya menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua dan menggeser posisi Arsjad Rasjid.

Baca Selengkapnya
Kondisi Terkini Demo Ricuh Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang
Kondisi Terkini Demo Ricuh Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang

Polisi dan mahasiswa saling halau. Mahasiswa yang mundur ke depan kampung Universitas Diponegoro menghalau polisi kembali ke Gedung DPRD Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Massa Lempari Kantor KPU Yahukimo Pakai Batu, Seorang ASN Terluka
Massa Lempari Kantor KPU Yahukimo Pakai Batu, Seorang ASN Terluka

Massa merupakan pendukung salah satu calon anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia
Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia

Memang pada awal pembukaan masyarakat datang membludak.

Baca Selengkapnya