Follow
Nurul Arifin sebut Ical tak pernah berniat tolak Perppu Pilkada
Merdeka.com - Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) berbalik haluan mendukung Perppu Pilkada, keputusan itu bertolak belakang dengan hasil Munas yang menolak pilkada langsung. Hal itu dia sampaikan melalui akun twitter pribadinya.
Atas pernyataan itu, Ketua DPP Golkar Nurul Arifin membantah Ical mengkhianati keputusan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Rekomendasi Munas Bali pun bukan sepenuhnya keinginan hati Ical.
"Enggak (mencla-mencle), kita nggak bisa mengatakan itu (penolakan Perppu Pilkada) keinginan Ical. Itu muncul dari floor dan enggak bisa nolak," kata Nurul Arifin di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (10/12).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang didukung PKB di Pilgub Bali? 'Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster,' kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
Menurutnya atas sikap Ical tersebut baik dari internal Golkar maupun dari KMP tak akan dirugikan. Kedua kesepakatan itu akan berusaha diperjuangkan.
"Artinya menerima (hasil Munas Bali) dan akan memperjuangkan tidak ada yang dikecewakan. Kami juga pegang nota kesepahaman dengan KMP," terang dia.
Lanjut dia, hal itu tak akan membuat anggota fraksi Golkar di DPR akan pecah. Mereka pun punya alasan jelas kepada kader Golkar jika tak berhasil meloloskan rekomendasi Munas Bali.
"Jangan berpikir rumit, kita perjuangkan kalau mentok kita dapat katakan ke kader bahwa itu mentok, fraksi Golkar sudah memperjuangkan," pungkas dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca Selengkapnya
Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya
Warga NU cerdas dalam menentukan pilihan politik sehingga tidak memilih hanya pada satu partai politik.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengomentari soal ajakan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, untuk tidak mendukung pasangan yang didukung Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.
Baca Selengkapnya
Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnya
PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya