Nusron Wahid sebut akan ada revitalisasi di pengurus Golkar secara besar-besaran
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapatkan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi pengurusan internal Golkar. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah I Nusron Wahid pun mengatakan, akan ada perombakan kepengurusan secara besar-besaran kali ini.
"Kemungkinan akan ada perubahan besar-besaran," katanya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).
Perombakan itu, kata Nusron, akan dilakukan pada orang yang tidak kompeten serta terlibat masalah hukum. Hal itu dilakukan agar kader tersebut fokus menyelesaikan masalah hukum yang tengah membelitnya.
-
Siapa yang akan dilibatkan dalam perombakan kurikulum? 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Apa yang diharapkan dari para elite politik yang bersengketa di MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Terutama bagi mereka mereka yang selama ini dianggap tidak berfungsi tidak aktif tidak kompeten dan sedang mempunyai masalah hukum tidak kita masukkan ke pengurusan," ungkapnya.
Menurutnya, setiap pengurus partai beringin tidak boleh terlibat masalah hukum. Sebab pengurus partai merupakan salah satu pelayan masyarakat juga.
"Tapi kalau orang jadi pengurus dia jadi pelayan jadi pemimpin tidak boleh. Dia harus jadi teladan bercitra bersih harus apa yang diomongkan sama dengan apa yang dilakukan," ucapnya.
Sedangkan terkait status mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Nusron menuturkan, Ketua DPR nonaktif itu masih diperbolehkan untuk menjadi anggota Golkar. Namun tidak diperbolehkan jika menjadi salah satu pengurus partai.
"Tapi kalau pemecatan keanggotaan tidak. Anggota boleh saja. Tapi kalau pengurus tak boleh kalau dia sedang bermasalah sama hukum. Kalau anggota itu adalah hak setiap warga negara siapapun," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Novel menyoroti kasus Ghufron yang bersitegang dengan Dewas KPK sudah parah dan sepantasnya mendapatkan sanksi berat.
Baca Selengkapnya"Kita negara hukum, ada masalah, semua masalah sudah dikoridor secara hukum," ujar Ghufron
Baca SelengkapnyaNusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaSidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Buat Nota Pembelaan Buntut Bantu Mutasi ASN di Kementan
Baca SelengkapnyaBelum lagi, kata Bahlil, ada pengurus yang punya kepentingan masing-masing.
Baca SelengkapnyaDewas menargetkan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan rampung pekan depan
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong daftar capim KPK
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 pegawai resmi menduduki posisi baru usai dilantik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8).
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron bahkan sempat menyinggung soal gugatannya yang diajukan ke MK perihal masa jabatan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaTiga isu tersebut terkait penyelewengan aparatur negara, manipulasi hukum, dan cacat moral pasangan Prabowo dan Gibran
Baca Selengkapnya