Objektivitas Agun Gunandjar pimpin Pansus hak angket KPK diragukan
Merdeka.com - Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meragukan objektivitas Agun Gunanjar sebagai ketua panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut ada kepentingan dalam pembentukan pansus tersebut.
"Jadi agak sulit dia (Agun) bersifat objektif. Menurut saya yang seperti ini harusnya dibubarin. Jadi baik pansus KPK ini semangatnya melegitimasi," ujar Emerson di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).
Hal utama yang membuatnya menyangsikan kredibilitas Agun sebagai ketua pansus lantaran nama politisi Golkar itu turut disebut kecipratan uang dari proyek e-KTP. Terlebih lagi, latar belakang partai politik yang membuat citra Agun semakin dipertanyakan.
-
Kenapa IPW melaporkan Ganjar ke KPK? 'Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,' tambahnya.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa Nus Wakerkwa mengadukan KPU? Ketiganya didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028.
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Kenapa Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas? “Saya telah mempercayakan kepada mereka untuk menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh panji gumilang kepada saya,“ jelas Anwar.
Belum lagi, nama Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar saat ini sekaligus ketua DPR selalu menjadi sorotan dalam pusaran dugaan korupsi proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Pertama figur soal Agun, kedua figur seorang ketua DPR , dan ketiga ketua umum partai Pak Agun. Jadi ini triple konflik kepentingan," ucapnya.
Untuk diketahui, politikus Golkar Agun Gunanjar dipilih sebagai Ketua Pansus KPK, politikus Hanura Dossy Iskandar, Politikus NasDem Taufiqulhadi dan politikus PDIO Risa Mariska terpilih sebagai Wakil Ketua.
Agun kembali meyakini bahwa Pansus akan berdampak baik bagi masa depan lembaga antirasuah. Dia mengklaim keadaan KPK nantinya bakal kondusif, efisien, efektif dalam rangka pemberantasan korupsi ke depan.
"Menjadikan KPK ke depan menjadi semakin betul-betul kebutuhan kita bersama, tidak lagi menimbulkan pro dan kontra," ujarnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaIntel tersebut juga menanyai soal aktivitas sehari-hari
Baca SelengkapnyaMeskipun dijatuhi sanksi etik sedang, Ghufron tetap percaya diri mengikuti proses seleksi. Dia menyatakan akan menghormati apa pun keputusan pansel.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dia pun melihat tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak polri maupun KPK.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya