Olly Dondokambey sebut PDIP belum bersikap soal dana aspirasi DPR

Merdeka.com - Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey menyatakan partainya belum menentukan sikap soal dana aspirasi DPR. Sebab, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP harus terlebih dahulu menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo.

"Loh, kami ini partai pemerintah. Bagaimana kami menolak, kalau pemerintah sudah mengusulkan. Kan enggak mungkin. Wong kami partai pertama mengusung pemerintahkan," kata Olly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

‎Menurutnya, posisi PDIP saat ini menunggu sikap pemerintah atas usulan dana aspirasi tersebut. Sebab, kata dia, fungsi DPR selama ini hanya menerima postur APBN dan menerima nota keuangan.

"Kalau pemerintah sudah putuskan, baru kita bedah. Akan ambil sikap di situ. Apakah dana aspirasinya cocok, baru akan kita diskusikan dengan pemerintah," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini di internal DPR masih terjadi pro dan kontra soal dana aspirasi DPR. Oleh karena itu, sebaiknya usulan ini ditinjau kembali.

"Banyak tuntutan, banyak keseimbangan jalan belum jalan. Melihat ke pelosok desa mana, kan anggota cari suara kan sampai ke ujung-ujung. Nah, mungkin dia dilihat di situ," tuturnya.

Lanjut dia, apapun kebijakan pemerintah bakal didukung penuh oleh PDIP. Hal itu sebagai bentuk PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi.

"Saat pemerintah mengusulkan nota keuangan, anggaran Dapil ini buat program anggota. Bagi kita, masak kita tolak, orang pemerintah yang mengusulkan, kita ini sebagai partai pemerintah masak kita menolak," ujarnya.

Namun, secara pribadi Olly sepakat dengan adanya dana aspirasi DPR sebesar Rp 20 miliar per anggota. Dana tersebut diyakininya akan berfungsi menambal kekurangan sarana dan prasarana di daerah.

"Bagi saya pribadi, itu perlu, nyaman dong. Iya toh. Orang datang ke daerah, janji politik kita bisa terealisasi. Bisa santai dong kita. Karena kita turun ke pelosok, mengawasi ada jembatan yang rusak, apakah ada irigasi, ada mata air sungai," pungkasnya.