Operasi Sandi ke PKS, Koalisi Anies Sudah Lakukan Pencegahan

Merdeka.com - Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) tengah digoyang melalui penjegalan pencapresan Anies Baswedan. Terbaru, penjegalan tersebut melalui operasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno diperintahkan untuk menarik PKS dengan membawa misi mengambil alih dukungan PKS dari Anies Baswedan.

Misi itu disebutkan berasal dari presiden, yang mana presiden ingin menjodohkan Sandiaga dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Membuat poros baru bersama PKS dan Golkar.

Menanggapi operasi Sandi, Koordinator Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengaku jika tim delapan KPP telah berkomunikasi untuk membahas terkait hal itu.

"Sudah dikomunikasikan di tim delapan setahu saya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/6).

Tak hanya itu, dia menyebut, tim delapan telah melakukan pencegahan dan antisipasi agar operasi Sandi tidak berjalan mulus.

"Tentu dengan keberadaan tim delapan ini komunikasi antar parpol koalisi perubahan bisa berjalan dengan baik dan intens. Setiap ada isu, permasalahan, kita diskusikan bersama. Tentu ada ranah-ranah internal tiap parpol yang juga kami hormati dan hargai. Independensi dan kemandiriannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Herzaky mempertanyakan dasar adanya operasi yang dilakukan Sandiaga Uno. Apakah pemerintahan ini ketakutan jika Anies nanti berlayar dan menang di Pilpres 2024.

"Takut banget dengan Mas Anies berlayar? Takut banget dengan arus perubahan kalau berkuasa? Apakah ada yang disembunyikan di pemerintahan saat ini, ada dosa apa, ada kesalahan apa yang ditutup-tutupi, sampai ketakutan banget kalau perubahan yang berkuasa, bakal terbongkar semua dosa2 dan kesalahannya?" ucapnya.

Sebab, dia menilai, sekedar keberlanjutan pemerintahan, jika program tersebut bagus untuk dilanjutkan, semua pemimpin yang menang di 2024 akan melanjutkan.

"Pemerintahan baru juga tergantung parlemen. Harus kerja sama dengan parlemen dalam mengambil suatu kebijakan. Kalau kalah di Pilpres, kan parpol-parpol pendukung kekuasaan saat ini masih bisa mengontrol melalui parlemen," tutupnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com