Orang-orang ini sebut Jokowi tak lepas dari bayang Megawati & Paloh
Merdeka.com - Presiden Jokowi sedang mendapat sorotan tajam dari para relawannya. Hal ini terkait kebijakan Jokowi yang belum bersikap tentang calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Padahal, Budi Gunawan dinilai tidak layak karena sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Tidak sedikit kritik yang dilontarkan kepada Jokowi, baik dari LSM antikorupsi maupun para loyalisnya sewaktu kampanye dulu. Khususnya, kritik tentang orang-orang yang berperan menjadi bayang-bayang dari Jokowi.
Nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang disebut terlalu dominan dalam setiap kebijakan Jokowi memimpin negara. Desakan pun muncul agar Jokowi segera bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kenapa Megawati terkenal? Performa gemilang dan kecantikan di Korea, jadi perbincangan! Bikin Bangga Indonesia Pasalnya pevoli putri asal Jember yang saat ini bergabung dengan tim Red Sparks, Korea Selatan ini, menunjukan performanya dalam mencetak poin di lapangan menuai banyak pujian Pada dua permainan sebelumnya, Megawati mendapatkan MPV usai mencetak 31 poin dan membawa kemenangan untuk timnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
Sejumlah analisa pun menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Kapolri, Megawati sangat berperan. Karena Budi Gunawan adalah mantan ajudan Mega saat jadi presiden. Terkait kisruh ini, bahkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut bicara.
SBY mengajak masyarakat untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Entah apa makna tersebut, SBY juga menulis statusnya di media sosial agar mendengarkan suara rakyat. Tidak bisa dipungkiri, status singkat dan padat ini berkomentar tentang pemilihan Kapolri.
"Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat. *SBY*," tulis SBY dalam akun Facebook-nya dikutip merdeka.com, Jumat (16/1).
Berikut orang-orang yang menyebut Jokowi tak bisa lepas dari bayang-bayang Mega dan Surya Paloh:
Relawan Jokowi
Kontroversi pencalonan Komjen Budi sudah terjadi sejak akhir pekan lalu setelah Presiden Jokowi secara resmi mencalonkannya sebagai Kapolri. Pro dan kontra muncul terkait pencalonan mantan Kapolda Bali tersebut. Terlebih saat KPK mengumumkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut.Suara-suara yang kontra sudah terdengar nyaring sejak lama. Bahkan, para relawan dan artis yang mendukung Jokowi pada pilpres lalu juga ikut berada di barisan terdepan menyuarakan penolakan pencalonan Komjen Budi. Mereka meminta agar Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi sebagai Kapolri.Salah satu relawan salam dua jari, Fadjroel Rachman mengatakan, tugas Jokowi sebagai pemimpin untuk bisa melepaskan tekanan-tekanan dari pihak luar."Saya melihat dia (Jokowi) dikepung oleh sejumlah kepentingan, tugas dia sebagai pemimpin tentu mengelola tekanan-tekanan itu," kata Fadjroel dengan wajah kecewa di Istana Kepresidenan.
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dua hari lalu saat melakukan fit and proper test calon Kapolri Budi Gunawan di gedung DPR juga mengungkap hal demikian. Bambang bahkan terang-terangan menyebut PDIP paling getol mencalonkan Kepala Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut."Apa yang sesungguhnya terjadi antara Istana dan Anda (Komjen Budi). Karena kami yang dengar hanya rumor, apalagi calon Kapolri ini bukan hanya Budi Gunawan, ada calon lainnya. Rumor beredar, Komjen BG didukung PDIP dengan tekanan gas yang pol. Padahal ada juga calon lain. Ini bisa betul dan tidak," kata Bambang.Bambang mencium ada aroma rebutan posisi di penegak hukum antara PDIP dan NasDem. Setelah posisi Jaksa Agung di tangan NasDem dengan bayang-bayang Surya Palohnya, PDIP mengincar posisi lain. Jabatan Kapolri yang kini diburu PDIP melalui Megawati."Saya sebagai partai di luar pemerintahan, saya menduga-duga apa yang terjadi. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, saudara Trimed (politikus PDIP, Trimedya Panjaitan) kalau enggak salah. Jadi tentu untuk kapolri ada hitung-hitungan khusus, sehingga orang menduga-duga ini peristiwa politik," ujar Bambang.
Desmond J Mahesa
Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa yakin, nama Komjen Budi muncul karena disorongkan Megawati. Selama ini Komjen Budi dikenal dekat dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya saat menjabat sebagai presiden. Sedangkan Jokowi tak kuasa menolak permintaan Mega.Karena itu, Gerindra tak mau terbawa dalam permainan PDIP. "Ini titipan Megawati, Jokowi tidak mau terus kami tolak. Kami tidak mau masuk dalam permainan mereka," kata Desmond di Gedung DPR."Kita gunakan taichi, bola yang dilempar ke kita maka kita putar-putar dan kita balikkan lagi. Kita tidak mau melegitimasi Jokowi membuang orang (Budi Gunawan)," imbuhnya.
Pengamat Politik
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Raja Juli Antoni menilai Jokowi bisa saja sebetulnya keluar dari bayang-bayang Megawati dan Surya Paloh. Dia pun menantang jika Jokowi mencabut penunjukan Budi Gunawan jadi Kapolri.Meskipun Raja mengakui jika ada tekanan yang luar biasa kepada Jokowi untuk melantik Budi Gunawan. Akan tetapi, menurut dia, Jokowi harus membuktikan lepas dari bayang-bayang PDIP dan NasDem karena dipilih oleh rakyat."Ini justru momentum bagi Jokowi untuk keluar dari bayang-bayang atau tekanan PDIP, NasDem dan partai koalisi lainnya dengan mencabut pencalonan Budi Gunawan. Jokowi harus membuktikan sebagai presiden rakyat," kata Raja.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya“PDIP perlu waspada, karena ‘Jokowi Effect’ di Pilpres itu pernah nyata terjadi,” ungkap Luthfi.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaDjarot membandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaUntuk itu, dia menilai lebih Ganjar mengalah mundur sebagai capres dan bergabung dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaBasarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca Selengkapnya