Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Orba kerap pelintir sejarah, PDIP dukung tragedi 1965 diungkap

Orba kerap pelintir sejarah, PDIP dukung tragedi 1965 diungkap Masinton Pasaribu ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung langkah tegas pemerintah untuk mengungkap tragedi pembunuhan massal 1965. Menurutnya, tragedi yang keji itu harus segera ditelusuri.

"Perlu ditelusuri sih oleh negara. Informasi yang ada selama ini kan semacam informasi yang seliweran. Tapi di beberapa tempat kan memang fakta itu ada," kata Masinton saat dihubungi, Senin (25/4).

Politikus PDIP ini mengakui Orde Baru (orba) telah memelintir fakta sejarah dengan membuat sejarah baru yang menguntungkan pemerintahan saat itu. Maka dari itu, menurutnya dengan diungkapnya kasus pelanggaran HAM berat ini perlahan sejarah bisa diluruskan.

"Selama Orde Baru memang praktis ditutupi fakta-fakta sejarah itu. Maka kemauan dari pemerintah untuk menelusuri itu harus didukung. Karena apapun ini adalah berkaitan dengan sejarah bangsa kita. Kita apresiasi niat pemerintah," tuturnya.

Masinton berujar, pemerintah mewakili negara tak perlu tergesa meminta maaf pada keluarga korban pelanggaran HAM berat 1965. Justru menurutnya secara berlapis, fakta sejarah harus diungkap dulu.

‎"Ditelusuri dulu saja fakta-fakta sejarahnya. Ada tahapan-tahapannya. Kalau memang nanti fakta-fakta itu terungkap dan juga korban-korbannya ada, kemudian ternyata memang kita mengalami masalah sejarah kelam karena perbedaan politik kemudian diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh. Dalam konteks ini negara memang harus mengakui itu," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4) pagi. Luhut mengaku dipanggil presiden untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi 1965.

"Tadi laporan mengenai masalah HAM, PKI dan HAM segala macam," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).

Presiden Jokowi menginstruksikan mencari kebenaran perihal kuburan massal dari korban tragedi 1965. Presiden ingin mengetahui kepastian ada tidaknya ratusan ribu orang yang merenggang nyawa pada tragedi tersebut.

"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," ujarnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.

Baca Selengkapnya
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Nilai Tragedi Kudatuli Harusnya Pelanggaran HAM Berat
Sekjen PDIP Nilai Tragedi Kudatuli Harusnya Pelanggaran HAM Berat

Menurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.

Baca Selengkapnya
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat

Hendro pun mengkritisi pihak-pihak yang bermoral rendah.

Baca Selengkapnya
Megawati: Saya Sudah Jengkel, Kenapa Kalian yang Baru berkuasa Bertindak Seperti Zaman Orde Baru?
Megawati: Saya Sudah Jengkel, Kenapa Kalian yang Baru berkuasa Bertindak Seperti Zaman Orde Baru?

Megawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.

Baca Selengkapnya
TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 Dicabut, Momen Kembalikan Martabat Presiden Soekarno
TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 Dicabut, Momen Kembalikan Martabat Presiden Soekarno

Soekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.

Baca Selengkapnya
PDIP: Soeharto Ketakukan Kalau Bung Karno Dimakamkan Dekat Jakarta
PDIP: Soeharto Ketakukan Kalau Bung Karno Dimakamkan Dekat Jakarta

Orba tidak merasa puas memakamkan Bung Karno di Blitar untuk menjauhkan rakyat.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Megawati Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru, Begini Respons Istana
Megawati Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru, Begini Respons Istana

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.

Baca Selengkapnya
Foto Langka Suasana Mencekam Jakarta Usai Penculikan para Jenderal di Tragedi G30S, TNI dengan Tank Kuasai Ibu Kota & Buru PKI
Foto Langka Suasana Mencekam Jakarta Usai Penculikan para Jenderal di Tragedi G30S, TNI dengan Tank Kuasai Ibu Kota & Buru PKI

Simak foto langka suasana di Jakarta usai tragedi G30S. Banyak tank berkeliaran memburu anggota PKI.

Baca Selengkapnya
Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila, Berikut Sejarah dan Para Tokohnya
Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila, Berikut Sejarah dan Para Tokohnya

Peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa.

Baca Selengkapnya