Orba kerap pelintir sejarah, PDIP dukung tragedi 1965 diungkap
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung langkah tegas pemerintah untuk mengungkap tragedi pembunuhan massal 1965. Menurutnya, tragedi yang keji itu harus segera ditelusuri.
"Perlu ditelusuri sih oleh negara. Informasi yang ada selama ini kan semacam informasi yang seliweran. Tapi di beberapa tempat kan memang fakta itu ada," kata Masinton saat dihubungi, Senin (25/4).
Politikus PDIP ini mengakui Orde Baru (orba) telah memelintir fakta sejarah dengan membuat sejarah baru yang menguntungkan pemerintahan saat itu. Maka dari itu, menurutnya dengan diungkapnya kasus pelanggaran HAM berat ini perlahan sejarah bisa diluruskan.
-
Mengapa peringatan G30S PKI penting? Peringatan G30S PKI … Jangan Biarkan Masa Kelam ini Terulang Kembali di Masa Depan!.
-
Siapa yang memimpin PKI saat peristiwa G30S PKI? Di mana peristiwa ini dilancarkan oleh PKI yang saat itu dipimpin Dipa Nusantara (DN) Aidit dan Pasukan Cakrabirawa di bawah kendali Letnan Kolonel Untung Syamsuri.
-
Siapa yang terlibat dalam G30S/PKI? Baru saja terjadi G30S/PKI. Harga barang dan BBM naik terus. Perekonomian sangat sulit.
-
Kapan G30S/PKI terjadi? 'Jumlah pasukan yang ikut gerakan ini sangat kecil. Kodam Jaya punya 60.000 prajurit, 20 kali lebih banyak dari pasukan yang ikut G30S.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Kapan peristiwa G30S PKI terjadi? Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975, G30S PKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
"Selama Orde Baru memang praktis ditutupi fakta-fakta sejarah itu. Maka kemauan dari pemerintah untuk menelusuri itu harus didukung. Karena apapun ini adalah berkaitan dengan sejarah bangsa kita. Kita apresiasi niat pemerintah," tuturnya.
Masinton berujar, pemerintah mewakili negara tak perlu tergesa meminta maaf pada keluarga korban pelanggaran HAM berat 1965. Justru menurutnya secara berlapis, fakta sejarah harus diungkap dulu.
"Ditelusuri dulu saja fakta-fakta sejarahnya. Ada tahapan-tahapannya. Kalau memang nanti fakta-fakta itu terungkap dan juga korban-korbannya ada, kemudian ternyata memang kita mengalami masalah sejarah kelam karena perbedaan politik kemudian diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh. Dalam konteks ini negara memang harus mengakui itu," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4) pagi. Luhut mengaku dipanggil presiden untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi 1965.
"Tadi laporan mengenai masalah HAM, PKI dan HAM segala macam," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).
Presiden Jokowi menginstruksikan mencari kebenaran perihal kuburan massal dari korban tragedi 1965. Presiden ingin mengetahui kepastian ada tidaknya ratusan ribu orang yang merenggang nyawa pada tragedi tersebut.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.
Baca SelengkapnyaHendro pun mengkritisi pihak-pihak yang bermoral rendah.
Baca SelengkapnyaMegawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.
Baca SelengkapnyaSoekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaOrba tidak merasa puas memakamkan Bung Karno di Blitar untuk menjauhkan rakyat.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaNusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.
Baca SelengkapnyaSimak foto langka suasana di Jakarta usai tragedi G30S. Banyak tank berkeliaran memburu anggota PKI.
Baca SelengkapnyaPeringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa.
Baca Selengkapnya