OSO dituding minta mahar ke calon kepala daerah
Merdeka.com - Wasekjen Hanura versi Munaslub Jaktim, Dadang Rusdiana mengatakan, ketidakpuasan para kader terhadap kepemimpinan Osman Sapta Odang telah sejak lama. Pilkada 2018 merupakan puncak mereka untuk menyatakan mosi tidak percaya.
Dadang mengungkap, pada Pilkada 2018 ini, para kader yang ingin mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, juga dimintai uang mahar agar dapat keluar rekomendasi.
"Kegelisahan itu sejak lama. Kita terheran-heran kok begini ya. Kita memang terkejut dengan gaya kepemimpinannya, nah ini proses berlanjut pecat ini, pecat itu segala macem. Muncul kekesalan, klimaksnya pilkada. Ada orang diperas begini ketua DPC nyalon harus bayar, masa kader sendiri harus bayar. Jadi pilkada itu klimaks ketidakpuasan terhadap OSO," ungkapnya di DPP Hanura, Jalan Hankam, Jakarta Timur, Kamis (18/1).
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa yang terjadi dengan Pendaftaran calon kepala daerah? Pendaftaran calon kepala daerah telah resmi ditutup. Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
Sekjen Hanura versi Munaslub Jaktim, Sarifuddin Sudding mengaku tidak ada rencana memecat OSO jauh-jauh hari. Munaslub yang digelar lima hari setelah kubu Sudding mendeklarasikan pemecatan OSO ini, dilakukan secara spontan. Para kader dari 27 DPD dan 401 DPC, langsung datang ke Jakarta untuk mengeluarkan aspirasinya.
"Tidak ada itu secara spontan kami lakukan," ucapnya.
Hal ini juga diamini oleh Waketum Nurdin Tampubolon. Menurut dia, para kader datang jauh-jauh ke Jakarta dengan maksud menyelamatkan partai yang telah diombang-ambing OSO.
"Kita melaksanakan ini awalnya ingin menyelamatkan partai. Kalau hal ini tidak selamatkan, membuat Hanura tidak eksis lagi di 2019. Jadi tidak ada rencana sebelumnya," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan sebagian besar figur calon kepala daerah yang mereka dukung adalah kader murni partai.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaFeru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.
Baca SelengkapnyaBukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca SelengkapnyaBamsoet Singgung Pilkada: Idealnya Kepala Daerah Berasal dari Kader Parpol
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendengar kabar upaya mengusung calon tunggal yang kaya raya dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin menceritakan ada seorang kiai diberikan uang miliaran rupiah untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca Selengkapnya