Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pakai Perppu, Demokrat dukung calon tunggal pilkada menang aklamasi

Pakai Perppu, Demokrat dukung calon tunggal pilkada menang aklamasi Hinca Panjaitan. ©facebook.com

Merdeka.com - Partai Demokrat punya solusi sendiri menyikapi polemik calon tunggal di pilkada serentak 9 Desember nanti. Salah satunya, mendukung calon tunggal menang aklamasi di pilkada jika memang tidak ada calon lain yang melawan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan, calon tunggal menjadi problem nasional jika pada sampai batas akhir pendaftaran masih banyak daerah yang hanya ada calon tunggal. Menurut dia, pemerintah dan KPU mesti memikirkan jalan keluar, salah satunya dengan mengubah aturan PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang calon tunggal.

"Kalau kemudian sampai detik terakhir besok tidak ada dua pasangan, kita usulkan untuk dibuka satu bulan lagi. Seluruh partai silakan koordinasi pasangan paling top untuk bisa lawan calon tunggal," kata Hinca saat dihubungi wartawan, Minggu (2/8).

Namun jika dalam satu bulan jalan keluar calon tunggal ini masih deadlock, Hinca menyarankan agar calon tunggal itu dibiarkan menang aklamasi. Sebab, dia menilai tidak adil, jika pilkada ditunda hanya karena incumben tidak ada lawan.

"Dengan menggunakan konsep asas fairness sepak bola. Jika waktu diberikan kepada partai dianggap cukup. Jika tidak ya sudah, dia dinyatakan sebagai gubernur/bupati/wali kota. Masak karena tidak ada lawan, masak ganti pemain. Sama sekali tidak fair. karena toh rakyat menghendaki kita," imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah dan KPU harus meneliti secara jelas menyelidiki apakah calon tunggal terjadi karena incumbent melejit sendirian atau calon tunggal memborong partai seingga tidak ada partai lain yang bisa usung calon.

"Mari dibedakan petahana yang top dengan yang membeli partai," lanjut dia.

Oleh sebab itu, dibutuhkan rapat bersama antara pemerintah, DPR dan KPU untuk mencari jalan keluar ini. Menurut dia, sudah kewajiban pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara bertanggungjawab atas polemik calon tunggal ini.

"Penyelenggara kan harus tanggung jawab. Bisa dari KPU dulu usulkan ke pemerintah. Payung hukumnya apa? Pilihanya Perppu. Tapi usulan dari KPU. Tetap terobosannya Perppu," pungkasnya.

Seperti diketahui, hingga hari kedua pendaftaran pilkada serentak masih ada sembilan daerah yang hanya punya calon tunggal. Sesuai aturan PKPU No 12 Tahun 2012, daerah yang hanya memiliki calon tunggal, penyelenggaraan pilkadanya diundur tahun 2017.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kenapa Calon Tunggal di Pilkada Terus Meningkat Sejak 2015?
Kenapa Calon Tunggal di Pilkada Terus Meningkat Sejak 2015?

Calon tunggal di Pilkada hanya satu kali kalah selama Pilkada berlangsung sejak 2015

Baca Selengkapnya
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, PDIP Gembira: Kemenangan Melawan Pembajak Demokrasi
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, PDIP Gembira: Kemenangan Melawan Pembajak Demokrasi

Sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
KPU Izinkan Parpol Cabut Dukungan di Daerah Calon Tunggal hingga Perpanjangan Pendaftaran
KPU Izinkan Parpol Cabut Dukungan di Daerah Calon Tunggal hingga Perpanjangan Pendaftaran

Kesempatan itu diberikan karena KPU berkomitmen mendorong daerah-daerah agar tidak ada calon tunggal selama proses pencalonan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Baca Selengkapnya
Ingin Dapatkan Kepala Daerah Berkualitas, Ini Saran dari Said Abdullah
Ingin Dapatkan Kepala Daerah Berkualitas, Ini Saran dari Said Abdullah

Said Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.

Baca Selengkapnya