Pakar Hukum Dorong Ambang Batas Presiden 2024 jadi 0 Persen, Ini Penjelasannya

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyerukan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk dihapus. Sebab, menurutnya, ambang batas 20 persen yang berlaku merusak kontestasi Pilpres 2024.

"Kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold 0," kata Refly dalam diskusi di Jakarta, Kamis (2/12).

Menurut Refly, ambang batas pencalonan presiden perlu dihapus. Penerapan ambang batas, menurut dia, berpotensi dimanfaatkan kelompok pemodal untuk mempengaruhi Pilpres 2024.

"Demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," katanya.

Refly mengatakan, maksud pemilihan presiden secara langsung adalah menghadirkan calon sebanyak-banyaknya. Setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Dan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengadukan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPD Tamsil Linrung, mengatakan presidential threshold hanya memunggungi demokrasi. Tamsil menyatakan keberadaan presidential threshold tidak bisa mewujudkan demokrasi yang ideal.

Tamsil juga mengatakan isi dari Pasal 6A UUD 1945, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun dia mengatakan ada aturan terkait ambang batas pencalonan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tapi ternyata ada lagi UU yang dibuat yang mengatur turunan dari pasal ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan ambang batas pencalonan," kata Tamsil.

Tamsil mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait penghapusan presidential threshold pada Desember ini.

"Kami memang mendorong supaya langkah yang kami lakukan judicial review, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan. Bulan Desember ini kami akan ajukan supaya kita menghapus presidential threshold," ujarnya.