Pakar: Jokowi Mau Reshuffle Bukan Karena Dorongan Parpol, Tapi Kapasitas Menteri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan kemarahannya kepada jajaran kabinetnya lantaran dianggap lambat dalam melakukan serapan anggaran di masa pandemi Covid-19. Sehingga wajar ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam akan melakukan reshuffle.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, komitmen politik Jokowi sangat jelas dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sehingga, kemungkinan reshuffle kabinet tidak ada kaitannya dengan partai politik.

"Pertimbangan kepentingan dan representasi partai politik jangan lagi menjadi indikator utama. Tetapi kepemimpinan, keahlian, kapasitas, kemauan mengabdi dan melayani rakyat seperti yang ditunjukkan Presiden serta loyalitas kepada visi-misi Presiden, menjadi pertimbangan utama," katanya kepada merdeka.com, Jumat (3/7).

Penyegaran ini dinilai perlu agar komitmen antar menteri dan presiden sejalan dengan program-program nyata kerakyatan. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

"Rendahnya serapan anggaran oleh kementerian dengan alasan berlindung di balik ketakutan atas aturan yang membatasi tidak bisa menjadi pembenaran. Pesan Presiden jelas dan tegas, bahkan jika perlu dikeluarkan lagi Perppu asal menyangkut penyelamatan rakyat," tutup Endang.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap, sejumlah sektor yang membuat Presiden Jokowi jengkel. Sektor yang pertama, seperti yang disampaikan Jokowi adalah kesehatan.

Cara mudah melihatnya dari serapan anggaran dan belanja yang rendah. Ditambah sengkarut pendataan baik itu tenaga medis maupun data penerima bansos Covid-19.

Sektor selanjutnya, yang disorot yakni terkait stimulus untuk UMKM yang masih terhambat. Jika dana stimulus lambat masuk ke usaha kecil, maka pelaku usaha bakal gulung tikar. Efek selanjutnya jumlah masyarakat yang terkena PHK dan menganggur makin banyak.

"UMKM yang dapatkan stimulus masih ada hambatan," tegas Moeldoko.