Follow
PAN bakal diskualifikasi kader yang terbukti main uang di pilkada
Merdeka.com - Steering Committee Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN) Farhan Hamid menegaskan partainya melarang seluruh kader yang akan terjun menjadi calon kepala daerah terlibat dalam politik uang. Hal ini berdasarkan aturan yang telah disepakati dalam Rakernas yang digelar sejak kemarin tersebut.
"Perlu digarisbawahi di berbagai tingkat pusat maupun daerah kader tidak boleh ada politik uang," kata Farhan saat menggelar konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5).
Farhan menegaskan jika nantinya calon kepala daerah ditemukan bukti telah menerima politik uang demi melancarkan ambisi sebagai kepala daerah, partainya akan mendiskualifikasi kadernya tersebut.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang dilakukan PAN di Pemilu 2024? Beberapa partai politik telah mendaftarkan para kadernya untuk maju Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Kenapa PAN usung banyak artis ke Pemilu? “PAN adalah partai terbuka untuk menjadi anggota Dewan selama dia mewakafkan dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat,“
"Perlu ditegaskan baik DPD, DPW tidak boleh ambil satu rupiah pun. Harus terapkan politik secara bermartabat," tegas dia.
Aturan yang telah dibuat selain poin diatas, lanjut dia, yang berkaitan dengan pilkada serentak akan dibahas lebih lanjut di tingkat DPP. Aturan tersebut, nantinya akan disosialisasikan oleh pengurus pusat ke pengurus daerah.
"Ini demi menjaring calon kepala daerah yang berintegritas," tukasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca Selengkapnya
KPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca Selengkapnya
Paloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.
Baca Selengkapnya
Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya
KPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Baca Selengkapnya
Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca Selengkapnya