PAN Diprediksi Dapat Kursi Menteri Non Parpol, Siapa Terdampak?

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Sejumlah kalangan memprediksi, PAN sudah tentu bakal mendapatkan jatah menteri di kabinet. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi bakal ada satu kursi menteri. Kursi tersebut diambil dari menteri non partai politik.

"Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri. Dan itu pun akan menggeser menteri dari non parpol," katanya kepada wartawan, Kamis (26/8).

Walaupun begitu terdapat kursi wakil menteri yang masih kosong. Salah satunya kursi wakil menteri PAN-RB, yang Perpresnya baru diteken Mei 2021 lalu. Kata Ujang, PAN rugi jika hanya dapat kursi wamen. Hanya saja tak menutup kemungkinan asal ada deal.

"Jika hanya dapat Wamen, PAN rugi. Mestinya dapat menteri. Namun bisa saja itu terjadi, tergantung deal antara Zulhas dengan Jokowi," ujar Ujang.

Saat ini, ada 15 kursi menteri yang diisi oleh kalangan profesional atau non partai politik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai masih terlalu dini untuk membahas kursi untuk PAN. Meskipun dia mengakui, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, tidak pantas jika pertemuan partai politik selalu erat dengan bicara jatah kursi. Apalagi di tengah rakyat sedang kesusahan.

Namun Jazilul mengingatkan, reshuffle harus mempertimbangkan kemampuan kerja. Bukan malah hanya sekadar bagi-bagi kursi.

"Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," ujar Jazilul.

Berikut daftar kursi non parpol di kabinet Jokowi-Ma'ruf:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan - Mohammad Mahfud MD.

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan -Muhadjir Effendy

3. Menteri Sekretaris Negara - Pratikno

4. Menteri Dalam Negeri - Tito Karnavian

5. Menteri Luar Negeri - Retno Lestari Priansari Marsudi

6. Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Arifin Tasrif

8. Menteri Perhubungan -Budi Karya Sumadi

9. Menteri Kelautan dan Perikanan - Sakti Wahyu Trenggono

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Basuki Hadimuljono

11. Menteri Kesehatan - Budi Gunadi Sadikin

12. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Nadiem Makarim

13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Teten Masduki

14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional - Sofyan Djalil

15. Menteri Badan Usaha Milik Negara - Erick Thohir