PAN duga tak diundang pertemuan di Istana karena belum deklarasi dukung Jokowi

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional menyatakan tidak hadir dalam pertemuan sekjen partai pendukung Joko Widodo dengan Sekretaris Kabinet pada Senin (7/5). Sekjen PAN Eddy Soeparno menduga partainya tidak diundang karena belum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi di Pemilu Serentak 2019. Sebab, sembilan Sekjen partai yang hadir ke kantor Seskab telah menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden untuk periode kedua.

"Kami menganggap bahwa pertama hak yang mengundang. Kedua, memang kalau dikategorikan demikian kami memang belum melakukan deklarasi dukungan kepada capres siapa pun," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Eddy enggan berspekulasi tidak diundangnya PAN dalam pertemuan itu karena seringkali beda sikap dan mengkritisi pemerintah. Sikap ini direspon keras barisan partai pendukung Jokowi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat menyindir ada partai pendukung pemerintah lebih pantas menjadi oposisi.

Dia menjelaskan, sikap PAN yang sering mengkritik pemerintah bertujuan untuk meluruskan kebijakan yang salah. Lagipula, kritik yang selama ini diberikan juga bersifat membangun bukan menjatuhkan pemerintah.

"Ini lah keunikan PAN kita meskipun kita sebagai partai pendukung Pemerintah tetapi kalau melihat sesuatu miring dan perlu diluruskan, ada yang jatuh perlu ditegakkan itu kami lakukan," tegasnya.

"Dalam rangka apa? Agar kita bisa memberikan masukan yang terbaik bagi sahabat kami, bagi koalisi dimana kami melakukan kami berdiam dan melakukan dukungan," sambung Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menolak menduga-duga tidak diajaknya PAN sebagai bagian evaluasi atas ulah Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais. Belakang, Amien melontarkan pernyataan kontroversial yang dimaksudkan menyerang pemerintah dan Jokowi.

Contohnya saja, ucapan Amien yang mengkritik program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan. Amien juga sempat menyinggung sosok Jokowi sebagai pemimpin sipil berwatak militer yang otoriter dengan mengaitkannya dengan wacana calon tunggal di Pemilu.

"Ya soal evaluasi atau tidak itu tergantung siapa yg akan melakukan evaluasi," klaimnya.

Eddy menambahkan, Amien memang soskk yang konsisten menyampaikan kritik kepada pemerintah jika ada kebijakan yang janggal. Mantan Ketua MPR itu dianggap tak segan bersuara meski PAN berada di barisan pendukung pemerintah.

"Dan setiap kali kita menjadi partai pendukung Pemerintah, Pak Amien secara konsisten memberikan kritikan pada saat kritikan itu dibutuhkan," tandas Eddy.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak mengetahui adanya undangan pertemuan itu. Zulkifli berujar baru saja menghadiri acara rakernas pengusaha muslimah Indonesia di Cipanas. Namun, dia menyebut urusan undangan pertemuan menjadi hak pihak Istana.

"Ya kalau undangan kan hak istana. Jadi kalau diundang atau tidak diundang tanya sama mas Pram dong, jangan sama saya," tambahnya.

Ketua MPR RI ini menyatakan tak mempersoalkan jika PAN tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah.

"PAN biasa-biasa saja tuh. Merdeka," ucapnya.