PAN dukung DPR gelar sekolah parlemen tapi minta fraksi dilibatkan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat berencana membuat sekolah parlemen. Sekolah ini digagas sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan dan supaya kualitasnya berada di atas standar. Rencana ini muncul usai rapat pimpinan DPR kemarin sore.
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengaku mengapresiasi ide dari pimpinan untuk membentuk sekolah tersebut. Namun, sebelum dilaksanakan, dia berharap pimpinan mengajak fraksi-fraksi di DPR untuk berembuk terlebih dahulu.
"Saya kira, sebagai sebuah gagasan, ide itu perlu diapresiasi. Namun demikian, sebelum diimplementasikan, perlu didiskusikan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dengan begitu, gagasan tersebut bisa dijadikan sebagai program bersama," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (26/8).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
-
Siapa yang harus mendapatkan kesempatan di sekolah? 'Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa.'
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Selain itu, Saleh juga meminta agar pelaksanaan sekolah ini nantinya tidak mengganggu tugas pokok anggota dewan. Sebab, tugas anggota dewan disebutnya sangat banyak.
"Perlu dipikirkan agar kegiatan sekolah parlemen itu tidak mengganggu tugas-tugas kedewanan. Pasalnya, tugas sebagai anggota DPR sekaligus anggota MPR juga menyita waktu yang tidak sedikit," terangnya.
"Kegiatan DPR yang ada sekarang ini sebetulnya sudah sangat padat. Selain sidang, anggota DPR juga dituntut untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah. Apalagi, semua anggota juga ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang melekat sebagai MPR, paling sedikit ikut aktif melakukan sosialisasi pilar kehidupan berbangsa," sambung dia.
Menurutnya banyak hal yang harus dibicarakan terkait pembentukan sekolah ini, bisa juga dengan parpol. Pasalnya, rekrutmen, peningkatan kualitas dan menambah pemahaman soal tugas anggota dewan sejatinya adalah tugas parpol.
"Tugas untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas-tugas legislatif adalah tanggung jawab partai politik. Rekrutmen kader sekaligus pendidikan dan pelatihan kader selalu dilakukan di masing-masing partai. Aspek ini yang perlu didorong agar semakin ditingkatkan dan diintensifkan," tandasnya.
Tak hanya soal itu, Saleh juga menyinggung masalah anggaran pelaksanaan. Dia tidak ingin anggaran sekolah parlemen sudah diteken tetapi kegiatannya hanya sebatas wacana.
"Termasuk soal anggaran, saya kira perlu dibicarakan bersama. Kalau ada yang tidak setuju, takutnya gagasan ini berhenti pada sekedar wacana," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaCak Imin berkelakar, salah satu alasan agar anggota DPR tidak lagi bingung jika menekan mic saat mau menyampaikan interupsi.
Baca SelengkapnyaWapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut digelar di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis (15/8).
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca Selengkapnya""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani berharap program ini menjadi sarana untuk mengajarkan politik dan keparlemenan di Indonesia kepada generasi muda.
Baca Selengkapnya