Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN: Kasus Covid-19 Lebih Tinggi di Daerah Tidak Melaksanakan Pilkada

PAN: Kasus Covid-19 Lebih Tinggi di Daerah Tidak Melaksanakan Pilkada Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Angka kasus positif Covid-19 masih tinggi jelang 5 hari pelaksanaan Pilkada 2020. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus yakin hari pencoblosan bisa aman dari corona dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Intinya pelaksanaan Pilkada 9 Desember dengan catatan harus melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat. Artinya kalau kita masih optimis bahwa pelaksanaan Pilkada bisa dilaksanakan 9 Desember, dan kami komisi II sudah memantau, melakukan supervisi, melakukan pengawasan ke beberapa daerah," katanya, Jumat (4/12).

Menurutnya, terjadinya tren naiknya kasus Covid tidak dikarenakan oleh prosesi pelaksanaan Pilkada 9 Desember. Dia bilang, daerah yang tidak melaksanakan Pilkada justru angka Covid nya tinggi.

Orang lain juga bertanya?

"Antara yang tidak melaksanakan Pilkada dan melaksanakan Pilkada malah lebih tinggi yang tidak melaksanakan Pilkada, contoh misalkan DKI Jakarta tidak melaksanakan Pilkada tapi trennya naik, misalkan di Padang gak melaksanakan Pilkada trennya naik," tuturnya.

Guspardi menegaskan, tidak mungkin pelaksanaan Pilkada ditunda. Sebab, tahapan proses pelaksanaan Pilkada banyak dan waktunya sudah sangat mepet.

"Kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada bencana alam, banjir, gempa yang dahsyat dan sebagainya," jelas dia.

"Dari kondisi pandemi Covid itu yang perlu dilakukan KPU dan stakeholder, elemen masyarakat bagaimana menegakkan protokol kesehatan secara ketat," tutup Guspardi.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya

Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud MD Soal Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda: Enggak Relevan
Respons Mahfud MD Soal Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda: Enggak Relevan

Mahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.

Baca Selengkapnya
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Baca Selengkapnya