PAN: Keluarnya hasil Ijtima secara otomatis bawa ulama GNPF masuk timses Prabowo

Merdeka.com - Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan tidak ada perjanjian agar ulama-ulama dari GNPF dan Alumni 212 masuk tim kampanye. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan masuknya para ulama GNPF dan Alumni 212 ke dalam tim kampanye merupakan konsekuensi dari dukungan forum Ijtima Ulama ke Prabowo-Sandi.

"Tidak ada deal. Dengan adanya keluarnya Ijtima Ulama secara otomatis masuk tim pemenangan," kata Viva saat dihubungi merdeka.com, Kamis (20/9).

Perjanjian yang terjalin, kata Viva, yaitu para ulama GNPF meminta Prabowo-Sandi menjadi pemimpin yang amanah kepada rakyat jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Ulama memberikan tugas dan amanah kepada Prabowo-Sandi jika terpilih untuk menjadi pemimpin yang amanah, bertanggungjawab terhadap rakyat, dan menjaga martabat dan kedaulatan bangsa," ungkap Viva.

PAN menyambut baik jika ulama yang terlibat dalam Ijtima Ulama II jadi tim kampanye Prabowo-Sandi. Hal tersebut menunjukkan dukungan nyata dari para ulama.

"Ini adalah bukti dan fakta bahwa paslon Prabowo-Sandi didukung ulama. Ulama adalah simbol moral dan akhlak bangsa. Harus bertanggungjawab untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujarnya.

Sekjen parpol koalisi pengusung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo-Sandi telah merampungkan pembahasan terkait struktur tim kampanye. Dari nama-nama yang masuk dalam struktur tim, di antaranya berasal dari GNPF-U dan PA 212.

"Termasuk ada para ulama. Ulama yang mewakili GNPF, PA 212, maupun ulama-ulama tokoh lainnya yang senior di negeri ini," ujarnya.

Para ulama yang masuk dalam tim kampanye ini di antaranya KH Abdul Rosyid, Muhammad Al Khaththath, dan Yusuf Martak. "Jadi cukup banyak yang menjadi bagian dari timses ini," ujarnya.

Terkait apa saja posisi para ulama ini dalam struktur tim kampanye, Eddy mengatakan posisinya telah ditetapkan walaupun tidak ada posisi khusus bagi mereka. Selain masuk dalam struktur, para ulama ini juga ada yang akan menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas).