PAN minta kepala daerah yang diusung tak jadi timses Prabowo-Sandi
Merdeka.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan para kepala daerah yang berasal dari partainya tak perlu ikut-ikutan menjadi tim sukses pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia meminta agar kepala daerah yang diusung PAN untuk fokus bekerja di daerah masing-masing.
"Mereka fokus saja di daerah masing-masing untuk menjadi abdi masyarakat di daerahnya. Kenapa? Karena satu, rata-rata banyak yang terpilih sehingga mereka harus sibuk dengan konsolidasi internal. Kedua, massa kampanye kan panjang, tujuh bulan, delapan bulan. Kalau mereka ada yang jadi timses pasti nanti ada yang terbengkalai pekerjaannya," jelasnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).
Selain itu, para kepala daerah ini merupakan pimpinan para ASN. ASN cenderung loyal pada pimpinan. Sehingga dikhawatirkan mempengaruhi netralitas ASN saat Pilpres 2019 nanti.
-
Mengapa ASN harus setia pada Pancasila? Pegawai aparatur sipil negara wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana PKS mendukung Anies di Pilpres 2024? Relawan dari berbagai simpul diharapkan bisa saling mendukung dan bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan mengapa harus memilih Anies Baswedan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Kalau pimpinannya sudah beralih ke salah satu capres, ya tentu netralitas ASN akan jadi terpengaruh," kata Eddy.
Jika ada kepala daerah dari PAN yang menjadi timses Prabowo-Sandi, pihaknya akan meminta penjelasan apa pertimbangan memilih menjadi timses. Alasan itu harus disampaikan ke DPP. Jika ada yang beralih mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, PAN juga akan mempertanyakan alasan yang bersangkutan.
"Kalau memang dia kepala daerah, kita kemudian lakukan dialog karena ada berbagai pertimbangan yang memang mungkin jadi dasar dari logikanya melakukan putusan tersebut (dukung Jokowi-Ma'ruf). Untuk kader-kader yang lain terutama pengurus DPP, tentu sanksinya tegas kalau ada yang nyeberang ke pasangan calon lain," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaViral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca SelengkapnyaKemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca Selengkapnya