Follow
PAN Minta Menkeu Buka Blokir Bantuan Untuk Ponpes dan Madrasah
Merdeka.com - Sekjen PAN, Eddy Soeparno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka anggaran yang diblokir untuk bantuan pondok pesantren dan madrasah. Menurutnya, dibutuhkan biaya operasional untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi para santri di tengah pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, anggaran untuk Ponpes dan Madrasah yang diblokir oleh Kemenkeu berjumlah kurang lebih Rp500 Miliar. Anggaran ini diblokir selama 6 bulan tanpa alasan yang jelas.
"Ternyata semuanya (500 Miliar) masih diblokir oleh Kemenkeu sehingga Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk Ponpes dan Madrasah," katanya di Jakarta, Minggu (27/6).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Mengapa ratusan ribu HP diblokir? Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivi mengatakan, pemblokiran ratusan ribu HP itu lantaran menyalahi aturan pendaftaran nomor IMEI.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Kenapa 'Kontrakan 1000 Pintu' terbengkalai? Kontrakan 1000 pintu kembali viral karena terbengkalai meskipun dulunya menjadi primadona. Tanpa penghuni, banyak warganet yang pernah tinggal di sana mengenang kenangan mereka. Video singkat yang menampilkan kondisi kontrakan 1000 pintu yang terbengkalai dibagikan di laman TikTok @vanesdoy46 dan segera menjadi viral di media sosial.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Ketua Komisi VII DPR ini mendesak Kemenkeu untuk segera membuka blokir anggaran tersebut dan segera diberikan pada Ponpes dan Madrasah. Dia meminta bantuan untuk pesantren dan madrasah tidak ditahan-tahan
"Kami mendesak Kemenkeu untuk membuka blokir anggaran sebesar 500 Miliar ini dan segera distribusikan kepada Ponpes dan Madrasah. Di masa Pandemi ini Ponpes dan Madrasah sangat membutuhkan bantuan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Bantuan untuk mereka jangan ditahan-tahan!" tegasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan dukungan kepada Ponpes dan pendidikan keagamaan di tengah Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi pesantren. Alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp2,6 triliun menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PPATK mengungkapkan temuan soal kabar Ponpes Al-Zaytun Buka Jasa Pencucian Uang
Baca Selengkapnya
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi terkait pemblokiran rekening pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
Investigasi itu masih dilakukan Kemenag setelah mendapat aduan dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Panji memakai dana tersebut untuk keperluan pribadi dengan memindahkan dari rekening yayasan ke pribadi.
Baca Selengkapnya
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya
Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Baca Selengkapnya
Rekening Panji Gumilang telah dibekukan oleh polisi. Dalam waktu dekat penyidik akan menerima data dari rekening itu.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca Selengkapnya
Audit keuangan yayasan milik Panji Gumilang diperlukan jaksa saat nanti proses penuntutan.
Baca Selengkapnya
PPATK menegaskan, saat ini pihaknya masih memeriksa ratusan rekening Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
Tak hanya memeriksa pihak yayasan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya