PAN pertimbangkan beri bantuan hukum Taufik Kurniawan hadapi kasus di KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen APBN Tahun 2016. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya akan memberikan bantuan hukum jika diminta oleh Taufik.

"Kalau beliau minta pasti akan dipertimbangkan, namanya juga masih kader," kata Eddy saat dihubungi, Selasa (30/10).

PAN, kata Eddy, selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus apapun. Meski pada dasarnya partai besutan Zulkifli Hasan ini tidak pernah mentolerir kadernya yang melakukan korupsi.

"Besar kecilnya kasus korupsi tetap korupsi, merupakan kebijakan partai kita tidak pernah mentolerir kadernya korupsi. Tetapi kita tetap kedepankan asas praduga tak bersalah, jadi sampai dengan ada keputusan hukum yang tetap, kita masih menganggap bahwa Pak Takur adalah orang yang tak melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan," ungkapnya.

Lanjut Eddy, juga belum memutuskan bagaimana status Taufik di kepengurusan partai maupun di DPR. Kata dia, PAN masih fokus pada penanganan kasus.

"Belum, kita fokus dulu ke kasusnya, kita liat dulu perkembangan seperti apa, nanti kita bahas secara internal tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan kasus hukum tapi berkaitan dengan keorganisasian, kita bahas setelah kita bisa ketahui duduk permasalahan dari kasus hukumnya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik diduga menerima gratifikasi yang diberikan Rp 3,6 miliar atas pengurusan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen pada APBN 2016.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, DAK ini tepatnya Rp 100 miliar. Taufik Kurniawan memutuskan menerima lima persen dari pengunci proyek tersebut. "Diduga TK Menerima Rp 3,6 miliar," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta , Selasa (30/10).